Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa reformasi hukum menjadi sebuah keharusan. Langkah tersebut wajib dilakukan mengingat begitu banyak aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi.
"Saya lihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (26/9).
Ia mengaku telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk menyusun langkah-langkah agar reformasi bisa segera diwujudkan. "Itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam," ucapnya.
Penegasan tersebut disampaikan Jokowi untuk menanggapi operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA. "Yang paling penting sekarang kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK," tandas Jokowi. (OL-12)
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal, sanksi banyak jenisnya, termasuk sanksi sedang.
Memasuki dua dekade perjalanan Komisi Yudisial (KY), Juru Bicara sekaligus Anggota KY Mukti Fajar Nur menegaskan bahwa lembaganya terus mengalami penguatan peran dan kapasitas.
Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan.
Karki dilantik setelah pemerintahan KP Sharma Oli tumbang akibat gelombang protes berdarah.
Dua Hakim Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved