Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa reformasi hukum menjadi sebuah keharusan. Langkah tersebut wajib dilakukan mengingat begitu banyak aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi.
"Saya lihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (26/9).
Ia mengaku telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk menyusun langkah-langkah agar reformasi bisa segera diwujudkan. "Itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam," ucapnya.
Penegasan tersebut disampaikan Jokowi untuk menanggapi operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA. "Yang paling penting sekarang kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK," tandas Jokowi. (OL-12)
BEBERAPA bulan ke depan, masa jabatan hakim konstitusi Anwar Usman akan berakhir.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal, sanksi banyak jenisnya, termasuk sanksi sedang.
Memasuki dua dekade perjalanan Komisi Yudisial (KY), Juru Bicara sekaligus Anggota KY Mukti Fajar Nur menegaskan bahwa lembaganya terus mengalami penguatan peran dan kapasitas.
Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan.
Karki dilantik setelah pemerintahan KP Sharma Oli tumbang akibat gelombang protes berdarah.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved