Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI berupaya memaksimalkan pengamanan dalam perhelatan forum internasional Presidensi G20 di Indonesia. Adapun petugas kepolisian siap melakukan operasi pengamanan terpusat.
"Artinya, operasi kepolisian yang diselenggarakan mulai dari Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan di Bali dan NTB, yang akan dilaksanakan selama 10 hari, yakni 7 November-17 November," ujar Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi, Rabu (21/9).
Sebanyak 5.746 personel telah disiapkan Polri dalam pengamanan forum G20. Agung menjelaskan bahwa Polri juga tetap menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Baca juga: Presiden Jokowi Raih Penghargaan Global Citizen Award
"Cadangan anggota kita yang siap sekitar 1.600 personel. Polri siapkan kendaraan khusus berupa kapal, helikopter dan mobil pengawalan," imbuhnya.
Polri dikatakannya tetap melakukan sinergi dengan TNI, Paspampres, BNPB, Basarnas dan stakeholder lain untuk menyukseskan gelaran G20.
"Sesuai dengan arahan, KTT Presidensi G20 mendorong penyelenggaraan yang ramah lingkungan. Sehingga, semua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan listrik," tutur Agung.
Baca juga: Ketika Delegasi G20 Diperankan Mahasiswa
Upaya pengamanan dan pengawalan turut memastikan kedatangan para pemimpin negara peserta atau delegasi. Itu sebagai bentuk antisipasi gangguan, mulai dari bandara sampai lokasi acara. Tentunya, pengamanan dan pengawalan mengacu standar internasional.
"Kita melakukan pemetaan titik yang menjadi fokus pengamanan Polri. Itu dibagi ke dalam 5 kawasan, yakni Seminyak, Jimbaran, Sanur, Nusa Dua Utara dan Nusa Dua Selatan. Semua kegiatan delegasi maupun presiden akan berlangsung di sana," pungkasnya.
Sejauh ini, Polri telah menyiapkan strategi rekayasa jalan, dengan 4.600 CCTV pada setiap ruas jalan dan 1.500 body worn untuk petugas di lapangan. "Disiapkan juga kendaraan khusus untuk penanganan khusus," tutup Agung.(OL-11)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved