Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI berupaya memaksimalkan pengamanan dalam perhelatan forum internasional Presidensi G20 di Indonesia. Adapun petugas kepolisian siap melakukan operasi pengamanan terpusat.
"Artinya, operasi kepolisian yang diselenggarakan mulai dari Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan di Bali dan NTB, yang akan dilaksanakan selama 10 hari, yakni 7 November-17 November," ujar Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi, Rabu (21/9).
Sebanyak 5.746 personel telah disiapkan Polri dalam pengamanan forum G20. Agung menjelaskan bahwa Polri juga tetap menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Baca juga: Presiden Jokowi Raih Penghargaan Global Citizen Award
"Cadangan anggota kita yang siap sekitar 1.600 personel. Polri siapkan kendaraan khusus berupa kapal, helikopter dan mobil pengawalan," imbuhnya.
Polri dikatakannya tetap melakukan sinergi dengan TNI, Paspampres, BNPB, Basarnas dan stakeholder lain untuk menyukseskan gelaran G20.
"Sesuai dengan arahan, KTT Presidensi G20 mendorong penyelenggaraan yang ramah lingkungan. Sehingga, semua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan listrik," tutur Agung.
Baca juga: Ketika Delegasi G20 Diperankan Mahasiswa
Upaya pengamanan dan pengawalan turut memastikan kedatangan para pemimpin negara peserta atau delegasi. Itu sebagai bentuk antisipasi gangguan, mulai dari bandara sampai lokasi acara. Tentunya, pengamanan dan pengawalan mengacu standar internasional.
"Kita melakukan pemetaan titik yang menjadi fokus pengamanan Polri. Itu dibagi ke dalam 5 kawasan, yakni Seminyak, Jimbaran, Sanur, Nusa Dua Utara dan Nusa Dua Selatan. Semua kegiatan delegasi maupun presiden akan berlangsung di sana," pungkasnya.
Sejauh ini, Polri telah menyiapkan strategi rekayasa jalan, dengan 4.600 CCTV pada setiap ruas jalan dan 1.500 body worn untuk petugas di lapangan. "Disiapkan juga kendaraan khusus untuk penanganan khusus," tutup Agung.(OL-11)
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
DUKUNGAN terhadap sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mengalir.
WACANA Polri ditempatkan di bawah kementerian kembali mengemuka.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved