Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai positif atas dukungan Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) pada Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk manu sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Ujang mengungkapkan keduanya adalah tokoh Golkar, meski JK tidak masuk dalam kepengurusan Golkar.
"Hal yang bagus-bagus saja jika Pak JK mendukung Pak Airlangga, kenapa? Karena keduanya juga tokoh Golkar, walaupun saat ini tidak masuk kepengurusan. Artinya keduanya memang dekat. Keduanya memang tokoh Golkar. Oleh karena itu saya melihat hal yang positif jika Pak JK itu mendukung Pak Airlangga," tegasnya.
Ujang juga mengungkap proyeksi nama pendamping sebagai calon wakil presiden (cawapres) ketika maju ke Pilpres 2024. Cawapres bisa diambil dari internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau dari eksternal.
"Bisa di internal KIB. Di situ ada Zulhas, kalau Mardiono sulit ya, karena tidak dikenal. Atau dari pihak eksternal KIB," ujarnya.
Ujang menegaskan jika Airlangga maju sebagai capres dari KIB, maka akan lebih baik jika cawapres diambil dari eksternal.
"Jadi kalau skemanya jika JK mendukung Airlangga dan Airlangga (menjadi) capres di KIB, maka cawapres diambil dari eksternal. Bagus-bagus saja cawapres bukan diambil dari internal, karena Zulhas tidak mengantrol elektabilitas Airlangga, maka yang mengantrol adalah dari eksternal," lanjutnya.
Menurutnya, cawapres dari eksternal diharapkan bisa mendongrak elektabilitas Airlangga. Ada beberapa nama yang bisa dipertimbangkan seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Baca juga: Pengamat Politik: Kondisi Pembangunan Era Jokowi Lebih Baik
"Itu yang bisa mendongkrak KIB atau Airlangga, Ganjar, Khofifah, Mahfud MD. Itu hal positif menurut saya seandainya skema itu terjadi. Karena ini semua masih panjang, masih dinamis, masih terus berjalan sesuai dengan perkembangan dinamika politik yang terjadi ke depan," pungkasnya.
Anies Baswedan
Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan bahwa manuver Jusuf Kalla yang memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai upaya untuk mencari ‘teman’ bagi Anies Baswedan.
“Pak JK selalu dikaitkan, endorse anies, kenapa nggak berat ke AH. Kalau kemudian Pak JK dikaitkan dengan endorse AH tidak lepas dari upaya upaya mencarikan mesin politik dan teman bagi anies baswedan maju di 2024,” kata Adi, hari ini (19/9).
JK sudah lama kenal dengan Anies Baswedan, dan sering disebut sebagai mentornya. Sementara dalam kapasitasnya sebagai sesepuh partai dan king maker. Anies kata dia, meski di endorse oleh Partai Nasdem, namun belum tentu akan berkoalisi dengan PKS maupun Partadi Demokrat.
“Pak JK sebagai salah satu tokoh senior, king maker, sedang mencari partai dan partner koalisi yang paling mungkin diajak kerjasama,“ imbuh pria yang juga menjabat sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) ini.
Sementara Airlangga Hartarto adalah ketua umum partai ‘runner up’ pemenang Pemilu 2019.
Sebelumnya, JK mengatakan, “Sering orang bertanya, ‘Bapak dukung siapa?’ Sederhana saya jawab, saya dukung calon Pak Airlangga yang bisa membawa, memimpin negeri ini menuju kemajuan, kemakmuran yang berkeadilan, itu saja,” jawab JK.
Jika akhirnya dua ‘favorit’ JK ini bersatu, maka posisi ideal adalah ? “ Kalau melihat parameter, cocoknya Anies-Airlangga, cuma ya pada level praktis gak mau airlangga, bagi Airlangga capres harga mati,” tandas Adi. (OL-4)
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved