Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membanggakan pembangunan infrastruktur era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sambil menuding pemerintah sekarang hanya 'tinggal gunting pita'. AHY dinilai salah jika serang Jokowi di bidang infrastruktur.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga AHY sengaja menyerang Jokowi demi mendapat simpati rakyat. Menurutnya, AHY sedang berupaya menunjukkan ke rakyat bahwa Indonesia akan makmur jika pilih Demokrat
"AHY ingin mendapat dukungan rakyat demi kemenangan demokrat di pemilu 2024 dengan mendowngrade Jokowi. AHY mengklaim bahwa kondisi pembangunan Indonesia jauh lebih baik di era SBY. Secara vulgar, AHY menegaskan bahwa jika Indonesia ingin makmur pilihlah demokrat dan AHY," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Senin (19/9/2022).
Adi melihat, bukannya mendapat simpati rakyat, serangan AHY justru blunder besar. Dia beralasan infrastruktur merupakan program utama Jokowi.
"Problemnya, menyerang Jokowi dari segi pembangunan infrastruktur blunder besar. Salah satu backbone andalan Jokowi selama ini adalah infrastruktur," ucapnya.
Baca juga: Soal Bos Judi dalam Kasus Sambo dan Konsorsium 303, Bagaimana Kabarnya?
"Bahkan tingkat kepuasan tinggi terhadap Jokowi didasarkan pada pembangunan infrastruktur. Istilah ‘tinggal gunting pita’ merujuk pada peresmian pembangunan fisik. Bukan pembangunan yang lain," imbuhnya.
Lebih lanjut, Adi menilai AHY sengaja menyerang Jokowi dengan mengklaim infrastruktur yang sudah dibangun Jokowi, 70 hingga 80 persennya sudah dikerjakan SBY. Klaim itu, menurut dia, cukup ekstrem.
"Klaim yang cukup ektrem tentunya. Karena Jokowi memang massif membangun inftrastruktur melebihi era SBY. Itu sudah jadi rahasia umum. Politik itu soal klaim. Fakta atau dusta itu belakangan," ujarnya.
Perbandingan Pembangunan di Era Jokowi dan SBY
Adi lantas membeberkan alasan AHY blunder besar serang Jokowi di bidang infrastruktur. Dia mengungkap perbandingan data pembangunan di era SBY dan Jokowi.
"Dalam 2 periode pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan kurun waktu 7 tahun. Sementara Pembangunan pada masa presiden SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun," ungkapnya.
Sementara itu, dari sisi konstruksi bandara, Jokowi membangun 29 bandara sejauh ini. Jumlah itu berbeda dengan SBY yang hanya membangun 24 bandara selama 10 tahun pemerintahannya.
"Termasuk pembangunan bendungan. di era Jokowi sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu 7 tahun pemerintahan. Dan sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Sementara pada masa SBY baru 14 dalam rentang 10 tahun," tambahnya.
Bahkan, Adi menyebut kepuasan ke Jokowi di bidang infrastruktur menempati peringkat pertama dibandingkan pemimpin lainnya. (RO/OL-09)
"Pembangunan infrastruktur menempati rangking pertama kepuasaan publik ke Jokowi. Jadi, AHY salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur," imbuhnya.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved