Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 121 juta transaksi terkait judi daring dengan aliran dana hingga Rp155 triliun. Pelajar hingga personel polisi terlibat dalam transaksi tersebut.
"Jadi, dari 121 juta transaksi itu melibatkan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, termasuk juga ada oknum polisi, pegawai negeri sipil (PNS)," kata juru bicara PPATK Natsir Kongah, Kamis (15/9).
Namun, Natsir belum mau membeberkan jumlah uang hasil judi daring yang diterima oknum polisi. Hanya saja, dia menyebut telah menyampaikan hasil temuan tersebut kepada penyidik Bareskrim Polri.
Baca juga: PPATK Sebut Transaksi Judi Online Mencapai Rp155,459 Triliun
"Sudah kita sampaikan kepada penyidik semuanya," ujar Natsir.
Natsir mengaku, saat ini, tengah berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut aliran dana tersebut. Terutama yang diterima anggota polisi.
"Koordinasi terus kita lakukan," ungkap Natsir.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah membekukan banyak transaksi terkait judi daring selama 2022. Totalnya ada 312 rekening.
Ivan menyampaikan laporan yang diterima PPATK terkait judi daring cukup besar. Yakni mencapai 121 juta transaksi.
"Di dalamnya itu ada Rp155 triliun," ungkap Ivan dalam rapat dengan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).
Selain itu, Ivan menyampaikan pihaknya sudah melakukan 139 analisis selama 2022. Semua hasil analisis sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.
"Kita menemukan pihak-pihaknya bervariasi. Dan Insyaallah akan segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan itu melahirkan pembekuan, pemberhentian transaksi," ujar dia. (OL-1)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved