Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dirinya akan menggunakan tangan besi untuk menegakkan integritas para jaksa.
Hal ini disampaikannya sebagai peringatan di tengah ketimpangan kinerja pemberantasan korupsi antara pusat di Kejaksaan Agung dan daerah di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
Meski tidak memasang target tertentu dalam penindakan tindak pidana korupsi, Burhanuddin meminta jaksa mengoptimalkan penggunaan anggaran di setiap satuan kerja. Dia juga meminta anak buahnya tidak mencederai dan menodai kepercayaan masyarakat.
Baca juga: Erick Thohir Dukung Langkah Kejagung untuk Bersih-Bersih BUMN
"Saya akan menggunakan tangan besi untuk bertindak tegas, jika ada yang main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Tolong dihentikan, atau saya yang memberhentikan saudara,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat (29/7).
Menurut dia, semua bidang di kejaksaan memiliki peran penting. Kendati demikian, Jaksa Agung menggarisbawahi pentingnya merespons keinginan masyarakat dalam penegakan hukum dan baromater penanganan perkara korupsi.
Baca juga: Jaksa Agung Minta Jajarannya Netral Jelang Pemilu
"Jika tidak melakukan apa-apa, masyarakat akan meninggalkan kalian. Ayo kita gaungkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan cepat merespons seluruh pengaduan masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, arahan tersebut diutarakan Burhanuddin dalam kunjungan kerja ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pada Kamis (28/7) kemarin, dia melakukan inspeksi mendadak di Kejaksaan Negeri Pariaman. Salah satu yang disorot, yakni penyimpanan dan pengamanan barang bukti.(OL-11)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved