Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dirinya akan menggunakan tangan besi untuk menegakkan integritas para jaksa.
Hal ini disampaikannya sebagai peringatan di tengah ketimpangan kinerja pemberantasan korupsi antara pusat di Kejaksaan Agung dan daerah di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
Meski tidak memasang target tertentu dalam penindakan tindak pidana korupsi, Burhanuddin meminta jaksa mengoptimalkan penggunaan anggaran di setiap satuan kerja. Dia juga meminta anak buahnya tidak mencederai dan menodai kepercayaan masyarakat.
Baca juga: Erick Thohir Dukung Langkah Kejagung untuk Bersih-Bersih BUMN
"Saya akan menggunakan tangan besi untuk bertindak tegas, jika ada yang main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Tolong dihentikan, atau saya yang memberhentikan saudara,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat (29/7).
Menurut dia, semua bidang di kejaksaan memiliki peran penting. Kendati demikian, Jaksa Agung menggarisbawahi pentingnya merespons keinginan masyarakat dalam penegakan hukum dan baromater penanganan perkara korupsi.
Baca juga: Jaksa Agung Minta Jajarannya Netral Jelang Pemilu
"Jika tidak melakukan apa-apa, masyarakat akan meninggalkan kalian. Ayo kita gaungkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan cepat merespons seluruh pengaduan masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, arahan tersebut diutarakan Burhanuddin dalam kunjungan kerja ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pada Kamis (28/7) kemarin, dia melakukan inspeksi mendadak di Kejaksaan Negeri Pariaman. Salah satu yang disorot, yakni penyimpanan dan pengamanan barang bukti.(OL-11)
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Penanganan kasus ini merupakan tuntutan moral sekaligus konstitusional.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved