Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus korupsi di perusahaan pelat merah.
Termasuk, penetapan empat orang sebagai tersangka penyidikan dugaan korupsi dan penyelewengan dana pembangunan oleh Waskita Beton Precast. Serta, membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi pada 2016 oleh PLN senilai Rp2,25 triliun.
"Sejak awal, kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejagung. Saya dan Pak Jaksa Agung punya visi yang sama dalam program bersih-bersih BUMN," ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (27/7).
Baca juga: Kejagung: Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan 9 Ribu Tower PLN
Program bersih-bersih BUMN tak sekadar membenahi dari segi bisnis, namun juga aspek hukum yang dibantu para penegak hukum, termasuk Kejagung. Kementerian BUMN dan Kejagung sudah beberapa kali menyampaikan progres dari sejumlah kasus korupsi yang terjadi di BUMN, seperti Garuda Indonesia.
Erick menilai sejumlah pengungkapan kasus korupsi di BUMN dapat menjadi bukti konkret keseriusan pemerintahan Joko Widodo dalam membenahi BUMN. Pihaknya tidak akan menolerir setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.
Baca juga: Jaksa Agung: Korupsi Waskita Beton Rugikan Negara Rp2,5 Triliun
"BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi nasional, punya peranan vital. Kalau tata kelolanya enggak benar, dikorupsi lah, itu yang rugi bukan perusahaan BUMN saja, tapi juga masyarakat dan negara," pungkasnya.
Pihaknya pun berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung terus meningkat. Erick menyebut Kementerian BUMN selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk memperbaiki kinerja BUMN.(OL-11)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved