MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus korupsi di perusahaan pelat merah.
Termasuk, penetapan empat orang sebagai tersangka penyidikan dugaan korupsi dan penyelewengan dana pembangunan oleh Waskita Beton Precast. Serta, membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi pada 2016 oleh PLN senilai Rp2,25 triliun.
"Sejak awal, kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejagung. Saya dan Pak Jaksa Agung punya visi yang sama dalam program bersih-bersih BUMN," ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (27/7).
Baca juga: Kejagung: Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan 9 Ribu Tower PLN
Program bersih-bersih BUMN tak sekadar membenahi dari segi bisnis, namun juga aspek hukum yang dibantu para penegak hukum, termasuk Kejagung. Kementerian BUMN dan Kejagung sudah beberapa kali menyampaikan progres dari sejumlah kasus korupsi yang terjadi di BUMN, seperti Garuda Indonesia.
Erick menilai sejumlah pengungkapan kasus korupsi di BUMN dapat menjadi bukti konkret keseriusan pemerintahan Joko Widodo dalam membenahi BUMN. Pihaknya tidak akan menolerir setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.
Baca juga: Jaksa Agung: Korupsi Waskita Beton Rugikan Negara Rp2,5 Triliun
"BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi nasional, punya peranan vital. Kalau tata kelolanya enggak benar, dikorupsi lah, itu yang rugi bukan perusahaan BUMN saja, tapi juga masyarakat dan negara," pungkasnya.
Pihaknya pun berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung terus meningkat. Erick menyebut Kementerian BUMN selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk memperbaiki kinerja BUMN.(OL-11)
