Rabu 27 Juli 2022, 16:37 WIB

Status Buron Jadi Alasan Praperadilan Mardani Maming Ditolak

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Status Buron Jadi Alasan Praperadilan Mardani Maming Ditolak

Antara
Tersangka KPK Mardani H Maming

 

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan terkait pengujian keabsahan penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu pertimbangan hakim menolak praperadilan itu yakni status buronan terhadap Mardani.

"Maka permohonan praperadilan tidak dapat dikabulkan dan hakim tidak akan mempertimbangkan materi perkara," kata hakim tunggal Hendra Utama Sotardodo saat membacakan putusan di PN Jaksel, Jakarta, Rabu (27/5)

Hakim menilai Mardani selaku pemohon praperadilan harus diketahui keberadaannya selama persidangan berlangsung. Beleid itu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Terhadap Tersangka yang Melarikan Diri atau Masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

"Jika sudah dimohonkan praperadilan maka hakim harus menjatuhkan putusan praperadilan tidak dapat diterima," ujar Hendra.

Selain itu, hakim menilai gugatan praperadilan Mardani merupakan pokok perkara penyidikan yang seharusnya diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi. Selain itu, hakim menilai permohonan kubu Mardani tidak berasalan.

KPK menetapkan Mardani sebagai buronan sejak Selasa (26/7). Lembaga antirasuah itu sudah meminta bantuan Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Mardani.

KPK juga telah mengultimatum Mardani untuk menyerahkan diri. Masyarakat yang mengetahui keberadaan Mardani juga diminta melapor. (OL-8)

Baca Juga

Antara

BKN: Terjerat Korupsi, Status ASN Dicabut

👤Sri Utami 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 19:37 WIB
Diketahui, sebelumnya Bupati Mukomuko Bengkulu Sapuan memperjuangkan 17 mantan narapidana kasus korupsi untuk diangkat kembali menjadi...
Dok. Mahkamah Agung

Anugerah MA 2022, Apresiasi Untuk Tingkatkan Pelayanan Keadilan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 19:24 WIB
“Ada dua tahapan penilaian yaitu tahapan kuantitas terkait kinerja pengadilan yang tercatat dalam sistem informasi. Penilaian kedua...
dok.ist

Pengacara: Penetapan Tersangka Bupati Mimika oleh KPK Cacat Hukum, Ini Dalihnya

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 19:10 WIB
BUPATI Mimika Eltinus Omaleng ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, penetapan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya