Berita Terbaru Mardani H Maming Hari Ini

Sesalkan Putusan PK, Mantan Ketua MK: Batalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Mantan Ketua mahkamah konstitusi (MK) Hamdan Zoelva melihat putusan tidak ideal itu, sebab, putusan tingkat pertama sampai dengan kasasi jelas mengandung beberapa kesalahan

Hotman Paris Minta Prabowo Ambil Tindakan Setelah Putusan PK Mardani H Maming Dipertanyakan

Dalam sebuah diskusi mengenai putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus Mardani H Maming, sejumlah pakar hukum sepakat bahwa keputusan tersebut tidak tepat.

Mantan Ketua MK: Putusan PK Mardani H Maming, Cerminan Kekuasaan Kehakiman yang Terkikis

Hamdan Zoelva mencatat ada sebanyak tiga pertentangan dalam putusan tersebut, diantaranya terkait kesahalan penerapan hukum, ketentuan Pasal 93 UU No. 4/2009 tentang Minerba

Aktivis Antikorupsi Meyakini bahwa Mardani Maming Adalah Korban dari Pengadilan yang tidak Merdeka

Pernyataan ini disampaikan Bambang setelah melakukan analisis terhadap putusan persidangan yang menjerat Mardani H Maming dalam kasus dugaan suap

Tudingan Sepihak Pada Mardani H Maming, Kuasa Hukum Laporkan Dua Media Online ke Dewan Pers

Kuasa hukum Mardani H Maming, Andreas Dony Kurniawan, melaporkan dua media online yang dianggap memberitakan kliennya secara tidak akurat dan tidak berimbang. 

Pastikan PK Mardani Maming Sesuai Aturan

Kabar yang berkembang makelar kasus Zarof Ricar juga diduga turut bermain di PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

Pakar Hukum Undip Serukan Pengkajian Ulang Perkara Mardani H Maming yang Jadi Korban Makelar Kasus

Putusan hakim yang memidana Mardani H Maming, menurut guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Yos Johan Utama, sarat dengan kekeliruan.

Soal PK Mardani Maming, KPK: MA masih Miliki Integritas

Tessa meminta hakim objektif dalam menyidangkan PK tersebut. Pemutusan perkara diharap didasari bukti yang sudah dipaparkan di persidangan.

Putusan Mardani H Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Brantas Mafia Peradilan

Kasus ini menurut Prof Mahfud Md merupakan titik balik bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kembali Marwah hukum negara ini.

Fakultas Hukum Undip Desak Pembebasan Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming

Undip mengeluarkan anotasi yang mengkritisi kekhilafan majelis hakim dalam putusan terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Akademisi Anti Korupsi UI Minta Mantan Bupati Tanah Bambu Mardani H Maming Segera Dibebaskan

Sejumlah pakar hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UI meminta mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming dibebaskan

Aktivis Antikorupsi dan Akademisi Desak Sunarto Bebaskan Mardani H Maming

Terlebih baru-baru ini masyarakat baru saja dipertontonkan dengan kasus Zarof Rikard, mantan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung sebagai makelar kasus perkara Robert Tanur.

Akademisi Desak Hakim Bebaskan Mardani H Maming

Eksaminasi Mardani H Maming ini menarik karena secara ideal kesalahan seharusnya tidak terjadi pada hakim yang mestinya harus bersifat bijaksana. 

Suara Keadilan Mardani H Maming Muncul dari UGM, Korupsi atau Salah Paham Hukum?

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah putusan dalam kasus Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu.

Tegakkan Keadilan, Ketum HIPMI Kepri Serukan Pembebasan Mardani H Maming

Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan

Todung Mulya Lubis: Mantan Bupati Tanah Bambu Mardani H Maming Harus Dibebaskan

Aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis, menyampaikan kritiknya terkait proses hukum yang menjerat Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu.

Setelah UNPAD, Akademisi Antikorupsi UII Minta Mardani H Maming Segera Dibebaskan

Dua pekan lalu, tepatnya pada Sabtu (5/10/2024), sejumlah akademisi anti-korupsi di Fakultas Hukum UII menggelar acara bedah buku berjudul Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan

Tim Anotasi FH Unpad Kritisi Putusan Hakim Dalam Perkara Maming

Tim Anotasi akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan pernyataan dan anotasi terkait putusan perkara hakim dalam perkara Mardani H Maming.

Akademisi Unpad Komentari Putusan Perkara Mardani H Maming, Soroti soal Prosedur Izin Tambang

ANGGOTA tim anotasi Fakultas Hukum Unpad Somawijaya mengatakan penegakan hukum didorong konsisten menjalankan tugas sesuai amanat konsitusi.

Soal PK Mardani Maming, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Diminta Tidak Diusik

Andri menjelaskan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara merupakan harga mati berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengambilan keputusan harus berdasarkan bukti dalam persidangan.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia