Todung Mulya Lubis: Mantan Bupati Tanah Bambu Mardani H Maming Harus Dibebaskan

AKTIVIS hak asasi manusia Todung Mulya Lubis, menyampaikan kritiknya terkait proses hukum yang menjerat Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu.

Ia menilai ada ketidakadilan dalam penanganan kasus ini dan menyebutnya sebagai miscarriage of justice (peradilan sesat) yang mengabaikan asas fair trial.

Baca juga : MAKI Nilai PK Mardani Maming Layak Ditolak

“Ketidakadilan yang paling mencolok adalah pengabaian hak atas fair trial. Hakim dalam kasus ini cenderung memilih bukti yang menguntungkan dakwaan, termasuk kesaksian tak langsung, ketimbang bukti yang menunjukkan sebaliknya,” ujar Todung.

Menurutnya, pendekatan ini tidak adil dan memperlihatkan bias yang seharusnya tidak terjadi.

"Jika bukti dilihat secara obyektif, dakwaan sebenarnya tidak terbukti," tambah dia.

Baca juga :  Narapidan Korupsi Lapas Sukamiskin Plesiran ke 2 Kota, Emang Boleh?

Todung menyoroti bahwa hakim cenderung memaksakan penafsiran hukum untuk memenuhi unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Memaknai keuntungan bisnis sebagai hadiah adalah bentuk analogi yang bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana,” lanjutnya.

Bagi Todung, interpretasi semacam ini berpotensi melemahkan keadilan.

Todung menegaskan bahwa walaupun korupsi adalah masalah serius, cara penanganannya tidak boleh serampangan. Ia berharap Mahkamah Agung memperhatikan ketidakadilan dalam proses peninjauan kembali yang akan datang.

Sebagai langkah konkrit, Todung berencana mengirimkan amicus curiae—dokumen pendapat hukum—ke Mahkamah Agung pekan depan. (RO/Z-10)