Akademisi Anti Korupsi UI Minta Mantan Bupati Tanah Bambu Mardani H Maming Segera Dibebaskan

SEJUMLAH pakar hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mengkritisi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Mereka menyoroti beberapa kejanggalan dalam proses peradilan yang dianggap mengabaikan prinsip keadilan.

Para ahli hukum yang terlibat, antara lain Aristo Pangaribuan, Abdul Toni, Ludwig Kriekhoff, Puspa Pasaribu, dan Maria Dianita Prosperiani, menyoroti ketidakjelasan pertimbangan hakim, penggunaan bukti yang dinilai tidak sah, serta penerapan standar pembuktian yang dianggap terlalu rendah. Dalam pandangan mereka, majelis hakim cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa dan lebih mengedepankan kesimpulan dari jaksa penuntut umum.

Baca juga : Suara Keadilan Mardani H Maming Muncul dari UGM, Korupsi atau Salah Paham Hukum?

“Hakim seakan-akan terlalu mengandalkan kesimpulan jaksa penuntut umum tanpa melakukan analisis mendalam terhadap seluruh bukti yang ada,” ujar Pimpinan LKBH-PPS FH UI Aristo Pangaribuan, Selasa (29/10)

Para pakar ini mendukung langkah peninjauan kembali (PK) yang diambil Mardani H. Maming untuk mendapatkan keadilan.

“Kami berharap MA mengabulkan permohonan PK ini dan memeriksa ulang perkara ini secara menyeluruh,” tambah Abdul Toni.

Baca juga : MAKI Nilai PK Mardani Maming Layak Ditolak

Sementara itu, aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis juga memberikan kritik keras terhadap putusan tersebut, menilai bahwa kasus ini merupakan bentuk miscarriage of justice atau peradilan sesat.

Todung menilai bahwa hakim cenderung melakukan "cherry picking" terhadap bukti yang mendukung dakwaan jaksa, sehingga mengabaikan asas fair trial.

Lebih lanjut, dukungan atas PK juga datang dari Akademisi UGM, Hendry Julian Noor, yang mengungkapkan kekhawatiran serupa terhadap penerapan Pasal 12 huruf b UU Tipikor.

Baca juga : Todung Mulya Lubis: Mantan Bupati Tanah Bambu Mardani H Maming Harus Dibebaskan

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Mardani H. Maming masih dalam koridor kewenangan administratif sebagai kepala daerah dan tidak melanggar prosedur yang berlaku.

Kritik dari sejumlah pakar hukum ini tidak hanya berkaitan dengan nasib Mardani H. Maming, tetapi juga dengan penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

Publik pun berharap agar MA memberikan respons bijaksana dalam meninjau ulang kasus ini, demi memastikan keadilan ditegakkan dengan benar. (RO/Z-10)