Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar agenda politik cerdas berintegritas, Selasa (12/7). Agenda pendidikan antikorupsi kali ini diberikan kepada kader Partai Beringin Karya (Berkarya) yang berada di bawah komando Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono.
Bertajuk Politik Cerdas Berintegritas, acara tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dihadiri langsung Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR, kegiatan ini diikuti kader Partai Berkarya dari berbagai daerah baik secara langsung maupun daring.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, materi kegiatan ini antara lain penguatan integritas, sistem integritas partai politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi. Serta meminta komitmen partai politik untuk ikut memberantas korupsi.
“Visi Partai Berkarya untuk mensejahterakan rakyat, sejalan dengan tujuan acara ini. Untuk mensejahterakan masyarakat sesuai visi Partai Berkarya, harus memberantas korupsi dan itupula tugas dari KPK.” katanya di Gedung KPK.
Sementara itu, Muchdi mengatakan program ini sangat bermanfaat untuk membentuk kader Partai Berkarya lebih baik lagi, membentuk kepemimpinan, serta ikut berkontribusi dalam memerangi korupsi.
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Richard Louhenapessy
“Saya mengucapkan terimakasih kepada KPK yang memberikan pendidikan kepada Pengurus Partai Berkarya, semoga ini bermanfaat untuk bangsa dan Negara. Karena, dalam menuju 100 Tahun kemerdekaan Indonesia, ada target yang harus dituju untuk meraih cita-cita Indonesia Maju di 2045, program menuju kesana juga telah dijalankan oleh pemerintah sekarang. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menurunkan tingkat Korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mengatakan, korupsi di Indonesia sudah sangat merusak seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya acara ini sangat penting untuk menciptakan kader partai politik yang bersih dari korupsi.
“Acara ini sangat penting dilakukan, karena sejalan dengan arahan dan perintah Ketua Umum kami, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus dihindari dan jauhi perbuatan tersebut di kemudian hari, karena itu menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Fauzan yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) meminta agar seluruh kader Partai Berkarya terutama anak-anak muda untuk menjalani apa yang telah dibekali oleh KPK dalam acara ini. Agar kelak menjadi pejabat yang amanah dan betul-betul berjuang untuk rakyat.
"Acara ini mengingatkan saya juga kepada dosen saya, almarhum Pak Artidjo Alkotsar, tentang prinsip hidup menjauhi korupsi. Anak muda kalau mau kaya ya silahkan berbisnis dan berdagang. Jangan mau jadi pejabat untuk kaya. Itu sangat berbahaya, " ujarnya.
“Semoga seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD Partai Berkarya meresapi acara yang diselenggarakan KPK ini agar kelak menjadi pejabat negara betul-betul berjuang untuk Rakyat, tidak memperkaya diri, tapi mensejahterakan rakyat sesuai visi Partai Berkarya,” tutup Fauzan. (R-3)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved