Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar agenda politik cerdas berintegritas, Selasa (12/7). Agenda pendidikan antikorupsi kali ini diberikan kepada kader Partai Beringin Karya (Berkarya) yang berada di bawah komando Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono.
Bertajuk Politik Cerdas Berintegritas, acara tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dihadiri langsung Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR, kegiatan ini diikuti kader Partai Berkarya dari berbagai daerah baik secara langsung maupun daring.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, materi kegiatan ini antara lain penguatan integritas, sistem integritas partai politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi. Serta meminta komitmen partai politik untuk ikut memberantas korupsi.
“Visi Partai Berkarya untuk mensejahterakan rakyat, sejalan dengan tujuan acara ini. Untuk mensejahterakan masyarakat sesuai visi Partai Berkarya, harus memberantas korupsi dan itupula tugas dari KPK.” katanya di Gedung KPK.
Sementara itu, Muchdi mengatakan program ini sangat bermanfaat untuk membentuk kader Partai Berkarya lebih baik lagi, membentuk kepemimpinan, serta ikut berkontribusi dalam memerangi korupsi.
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Richard Louhenapessy
“Saya mengucapkan terimakasih kepada KPK yang memberikan pendidikan kepada Pengurus Partai Berkarya, semoga ini bermanfaat untuk bangsa dan Negara. Karena, dalam menuju 100 Tahun kemerdekaan Indonesia, ada target yang harus dituju untuk meraih cita-cita Indonesia Maju di 2045, program menuju kesana juga telah dijalankan oleh pemerintah sekarang. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menurunkan tingkat Korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mengatakan, korupsi di Indonesia sudah sangat merusak seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya acara ini sangat penting untuk menciptakan kader partai politik yang bersih dari korupsi.
“Acara ini sangat penting dilakukan, karena sejalan dengan arahan dan perintah Ketua Umum kami, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus dihindari dan jauhi perbuatan tersebut di kemudian hari, karena itu menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Fauzan yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) meminta agar seluruh kader Partai Berkarya terutama anak-anak muda untuk menjalani apa yang telah dibekali oleh KPK dalam acara ini. Agar kelak menjadi pejabat yang amanah dan betul-betul berjuang untuk rakyat.
"Acara ini mengingatkan saya juga kepada dosen saya, almarhum Pak Artidjo Alkotsar, tentang prinsip hidup menjauhi korupsi. Anak muda kalau mau kaya ya silahkan berbisnis dan berdagang. Jangan mau jadi pejabat untuk kaya. Itu sangat berbahaya, " ujarnya.
“Semoga seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD Partai Berkarya meresapi acara yang diselenggarakan KPK ini agar kelak menjadi pejabat negara betul-betul berjuang untuk Rakyat, tidak memperkaya diri, tapi mensejahterakan rakyat sesuai visi Partai Berkarya,” tutup Fauzan. (R-3)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved