Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar agenda politik cerdas berintegritas, Selasa (12/7). Agenda pendidikan antikorupsi kali ini diberikan kepada kader Partai Beringin Karya (Berkarya) yang berada di bawah komando Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono.
Bertajuk Politik Cerdas Berintegritas, acara tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dihadiri langsung Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR, kegiatan ini diikuti kader Partai Berkarya dari berbagai daerah baik secara langsung maupun daring.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, materi kegiatan ini antara lain penguatan integritas, sistem integritas partai politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi. Serta meminta komitmen partai politik untuk ikut memberantas korupsi.
“Visi Partai Berkarya untuk mensejahterakan rakyat, sejalan dengan tujuan acara ini. Untuk mensejahterakan masyarakat sesuai visi Partai Berkarya, harus memberantas korupsi dan itupula tugas dari KPK.” katanya di Gedung KPK.
Sementara itu, Muchdi mengatakan program ini sangat bermanfaat untuk membentuk kader Partai Berkarya lebih baik lagi, membentuk kepemimpinan, serta ikut berkontribusi dalam memerangi korupsi.
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Richard Louhenapessy
“Saya mengucapkan terimakasih kepada KPK yang memberikan pendidikan kepada Pengurus Partai Berkarya, semoga ini bermanfaat untuk bangsa dan Negara. Karena, dalam menuju 100 Tahun kemerdekaan Indonesia, ada target yang harus dituju untuk meraih cita-cita Indonesia Maju di 2045, program menuju kesana juga telah dijalankan oleh pemerintah sekarang. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menurunkan tingkat Korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mengatakan, korupsi di Indonesia sudah sangat merusak seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya acara ini sangat penting untuk menciptakan kader partai politik yang bersih dari korupsi.
“Acara ini sangat penting dilakukan, karena sejalan dengan arahan dan perintah Ketua Umum kami, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus dihindari dan jauhi perbuatan tersebut di kemudian hari, karena itu menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Fauzan yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) meminta agar seluruh kader Partai Berkarya terutama anak-anak muda untuk menjalani apa yang telah dibekali oleh KPK dalam acara ini. Agar kelak menjadi pejabat yang amanah dan betul-betul berjuang untuk rakyat.
"Acara ini mengingatkan saya juga kepada dosen saya, almarhum Pak Artidjo Alkotsar, tentang prinsip hidup menjauhi korupsi. Anak muda kalau mau kaya ya silahkan berbisnis dan berdagang. Jangan mau jadi pejabat untuk kaya. Itu sangat berbahaya, " ujarnya.
“Semoga seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD Partai Berkarya meresapi acara yang diselenggarakan KPK ini agar kelak menjadi pejabat negara betul-betul berjuang untuk Rakyat, tidak memperkaya diri, tapi mensejahterakan rakyat sesuai visi Partai Berkarya,” tutup Fauzan. (R-3)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved