Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar agenda politik cerdas berintegritas, Selasa (12/7). Agenda pendidikan antikorupsi kali ini diberikan kepada kader Partai Beringin Karya (Berkarya) yang berada di bawah komando Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono.
Bertajuk Politik Cerdas Berintegritas, acara tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dihadiri langsung Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR, kegiatan ini diikuti kader Partai Berkarya dari berbagai daerah baik secara langsung maupun daring.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, materi kegiatan ini antara lain penguatan integritas, sistem integritas partai politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi. Serta meminta komitmen partai politik untuk ikut memberantas korupsi.
“Visi Partai Berkarya untuk mensejahterakan rakyat, sejalan dengan tujuan acara ini. Untuk mensejahterakan masyarakat sesuai visi Partai Berkarya, harus memberantas korupsi dan itupula tugas dari KPK.” katanya di Gedung KPK.
Sementara itu, Muchdi mengatakan program ini sangat bermanfaat untuk membentuk kader Partai Berkarya lebih baik lagi, membentuk kepemimpinan, serta ikut berkontribusi dalam memerangi korupsi.
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Richard Louhenapessy
“Saya mengucapkan terimakasih kepada KPK yang memberikan pendidikan kepada Pengurus Partai Berkarya, semoga ini bermanfaat untuk bangsa dan Negara. Karena, dalam menuju 100 Tahun kemerdekaan Indonesia, ada target yang harus dituju untuk meraih cita-cita Indonesia Maju di 2045, program menuju kesana juga telah dijalankan oleh pemerintah sekarang. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menurunkan tingkat Korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mengatakan, korupsi di Indonesia sudah sangat merusak seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya acara ini sangat penting untuk menciptakan kader partai politik yang bersih dari korupsi.
“Acara ini sangat penting dilakukan, karena sejalan dengan arahan dan perintah Ketua Umum kami, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus dihindari dan jauhi perbuatan tersebut di kemudian hari, karena itu menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Fauzan yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) meminta agar seluruh kader Partai Berkarya terutama anak-anak muda untuk menjalani apa yang telah dibekali oleh KPK dalam acara ini. Agar kelak menjadi pejabat yang amanah dan betul-betul berjuang untuk rakyat.
"Acara ini mengingatkan saya juga kepada dosen saya, almarhum Pak Artidjo Alkotsar, tentang prinsip hidup menjauhi korupsi. Anak muda kalau mau kaya ya silahkan berbisnis dan berdagang. Jangan mau jadi pejabat untuk kaya. Itu sangat berbahaya, " ujarnya.
“Semoga seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD Partai Berkarya meresapi acara yang diselenggarakan KPK ini agar kelak menjadi pejabat negara betul-betul berjuang untuk Rakyat, tidak memperkaya diri, tapi mensejahterakan rakyat sesuai visi Partai Berkarya,” tutup Fauzan. (R-3)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved