Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI III menilai Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo tak perlu dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut disampaikan sejumlah pihak usai aksi saling tembak terjadi rumah dinasnya.
"Jadi untuk penonaktifan pada Kadiv Propam ya itu terlalu jauh. Kalau atas dasar pemberitaan yang ada, itu terlalu jauh," kata Ketua Komisi III Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Eks Wakil Ketua Komisi VII itu menyampaikan penonaktifan perwira tinggi tidak gampang. Harus melalui proses. "Dan harus pasti kesalahannya," ungkap dia.
Apalagi, saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait keterlibatan Sambo dalam kejadian tersebut. Sehingga, penonaktifan dinilai tidak tepat dilakukan terhadap eks Dirtipidum Polri itu.
"Yah salahnya belum jelas kok disanksi, jangan dong," sebut dia.
Baca juga: DPR Desak Polri Transparan soal Insiden Adu Tembak
Dia meyakini Propam Polri bakal profesional dalam menyelesaikan kejadian tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai akan membentuk tim khusus untuk mendalami kejadian yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J) tersebut.
"Misal Pak Kapolri membentuk tim lagi toh," ujar dia.
Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, wilayah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pukul 17.00 WIB pada Jumat, 8 Juli 2022. Brigadir J disebut sopir dinas istri Irjen Ferdy Sambo, Putri. Sedangkan, Bharada E adalah anggota yang ditugaskan sebagai pengawal dan pengamanan Irjen Ferdy Sambo. (OL-4)
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved