Sabtu 09 Juli 2022, 18:32 WIB

Publik Diminta Bijak Sikapi Pembentukan Opini ACT terkait Terorisme

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Publik Diminta Bijak Sikapi Pembentukan Opini ACT terkait Terorisme

Antara/Makna Zaezar.
Relawan membagikan makanan gratis kepada warga di halaman Masjid Darussalam, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (11/4).

 

PAKAR komunikasi dari Universitas Sahid Jakarta Dr Algooth Putranto meminta publik lebih bijaksana dalam menyikapi pembentukan opini publik yang mengaitkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan kelompok atau individu terduga teroris. Dia menilai data yang dimiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum cukup valid tetapi sudah mengarahkan opini bahwa ACT tersangkut teroris hingga langsung menyatakan melakukan pemblokiran rekening. 

"Ini yang dinamakan trial by press. Membentuk dulu opini publik melalui media bahwa seakan-akan pihak yang dituduhkan itu bersalah, sementara fakta yang dimiliki masih belum cukup kuat. Ini sangat berbahaya," kata Algooth dalam keterangannya, Sabtu (9/7). 

Sejauh ini, Algooth melihat ada kecenderungan ke arah tersebut. Ia menyatakan isu terkait aliran dana teroris dengan ACT sebenarnya sudah muncul sejak lama sekitar 2018. Sayangnya, hingga kini narasi yang dimunculkan masih sebatas dugaan. "Ini menjadi pertanyaan kritis, mengapa sekarang kembali lagi muncul di saat ACT sedang bermasalah? Ada apa ini?" tanyanya. 

Algooth mengatakan jika ACT memang tersangkut dengan masalah terorisme, lembaga negara terkait sudah seharusnya dapat sejak lama mendeteksinya. Ia justru bertanya motif pemerintah yang sekarang berusaha menggiring opini publik dalam mengaitkan persoalan terorisme ini dinilainya tidak profesional. 

Faktanya sampai saat ini, lanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menyatakan lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT). PPATK telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT. Hal ini merupakan Peraturan Bersama (Joint Regulation) antara Ketua Mahkamah Agung, Menlu, Kapolri, BNPT, dan PPATK.

Baca juga: MUI: ACT itu Aset, Bersihkan saja, Jangan Dimatikan

"Komunikasikan saja secara jujur dan terbuka apakah benar ada aliran dana teroris di ACT. Jangan bermain opini dan melemparkan bola panas. Ini sangat berbahaya jika tidak cukup bukti, hal ini akan merusak citra dan reputasi pemerintah," katanya. 

Sebelumnya PPATK menyatakan ada dugaan aliran dana yang masuk ke rekening ACT dari negara-negara berisiko tinggi yang terindikasi teroris. Laporan dari PPATK itu juga sudah dikirimkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk ditindaklanjuti. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

Ketua MPR Apresiasi Misi Perdamaian Jokowi ke Rusia dan Ukraina

👤Putra Ananda 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 12:18 WIB
Bamsoet menyebut kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina merupakan bentuk kenegarawanan dalam rangka melaksanakan tujuan negara melaksanakan...
Youtube Sekretariat Presiden

Presiden Singgung Tiga Megakorupsi yang Diusut Kejagung dalam Pidato Kenegaraan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 12:05 WIB
"Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan Garuda berhasil dibongkar dan...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani H Maming

👤Basuki Eka Purnama 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 10:42 WIB
Mardani ialah tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya