Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Sholahuddin Al Aiyub, mengatakan penanganan kasus ACT cukup dilakukan pembersihan saja. Menurutnya, perusahaan yang ada perlu dievaluasi karena memang lembaga Filantropi, lembaga zakat, dan sejenisnya itu merupakan amanah.
"Kalau ada ketidaksesuaian pascakeamanahan itu memang harus dievaluasi. Akan tetapi lembaga semacam ACT merupakan aset. Oleh karena itu, kita mendorong bahwa dilakukan pembersihan tetapi jangan sampai dimatikan," katanya dalam keterangan persnya usai acara Halal Award yang digelar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di IPB International Convention Center, Bogor, Kamis (7/7).
Dia menyebut ACT merupakan aset. Dalihnya, ACT lembaga terpercaya dari masyarakat yang menyalurkan dana untuk kebutuhan umat. "Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kemaslahatannya sangat besar. Kemudian kita menemukan penyimpangan dari sisi pengelolaannya, sebaiknya kita tidak mematikan lumbungnya. Namun kita coba bersihkan tikus- tikus," katanya.
Baca juga: Pemprov Sebut Kegiatan Penggalangan Dana ACT di Sumsel Ilegal
Evaluasi, lanjutnya, harus dilakukan secara bersama-sama dan masyarakat mengawasinya. Terkait regulator, pemerintah juga perlu mengawasi supaya ke depan tidak terjadi lagi penyimpangan.
"Jadi, yang ada saat ini memang diakui oleh teman-teman di internal. Mereka juga sedang melakukan pembenahan supaya ini juga bisa dilakukan evaluasi yang lebih mendasar. Kami juga mendorong yang dilakukan ini tidak men-suspense," ungkapnya menanggapi kebijakan pemerintah yang mencabut perizinan ACT. (OL-14)
LPEU MUI meluncurkan Program Perumahan Merah Putih, sebuah skema hunian berbasis syariah yang ditujukan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
MUI menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H wajar secara teologis. Negara berwenang menetapkan melalui Sidang Isbat agar umat Islam seragam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan gedung baru Majelis Ulama Indonesia akan dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berada di kawasan Bundaran HI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved