Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KETUA MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Sholahuddin Al Aiyub, mengatakan penanganan kasus ACT cukup dilakukan pembersihan saja. Menurutnya, perusahaan yang ada perlu dievaluasi karena memang lembaga Filantropi, lembaga zakat, dan sejenisnya itu merupakan amanah.
"Kalau ada ketidaksesuaian pascakeamanahan itu memang harus dievaluasi. Akan tetapi lembaga semacam ACT merupakan aset. Oleh karena itu, kita mendorong bahwa dilakukan pembersihan tetapi jangan sampai dimatikan," katanya dalam keterangan persnya usai acara Halal Award yang digelar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di IPB International Convention Center, Bogor, Kamis (7/7).
Dia menyebut ACT merupakan aset. Dalihnya, ACT lembaga terpercaya dari masyarakat yang menyalurkan dana untuk kebutuhan umat. "Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kemaslahatannya sangat besar. Kemudian kita menemukan penyimpangan dari sisi pengelolaannya, sebaiknya kita tidak mematikan lumbungnya. Namun kita coba bersihkan tikus- tikus," katanya.
Baca juga: Pemprov Sebut Kegiatan Penggalangan Dana ACT di Sumsel Ilegal
Evaluasi, lanjutnya, harus dilakukan secara bersama-sama dan masyarakat mengawasinya. Terkait regulator, pemerintah juga perlu mengawasi supaya ke depan tidak terjadi lagi penyimpangan.
"Jadi, yang ada saat ini memang diakui oleh teman-teman di internal. Mereka juga sedang melakukan pembenahan supaya ini juga bisa dilakukan evaluasi yang lebih mendasar. Kami juga mendorong yang dilakukan ini tidak men-suspense," ungkapnya menanggapi kebijakan pemerintah yang mencabut perizinan ACT. (OL-14)
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, mengatakan bahwa warga negara Indonesia benar-benar kehilangan dengan meninggalnya Kwik Kian Gie.
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved