Rabu 29 Juni 2022, 23:36 WIB

KPK Selisik Pengusulan Anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Selisik Pengusulan Anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Antara
Eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Selasa (28/6). Ia diperiksa untuk mendalami pengembangan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur pada 20114-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.

"Hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan proses pengusulan dalam mendapatkan anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (29/6)

Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke Syahri. Keterangan dia diyakini menguatkan tudingan penyidik terhadap para tersangka dalam kasus ini.

KPK juga memeriksa pensiunan PNS Sutrisno dan mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono untuk mendalami perkara ini kemarin. Keduanya juga diminta menjelaskan informasi yang sama dengan Syahri.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung. Penetapan tersebut merupakan pengembangan perkara yang telah ditangani KPK sebelumnya.

"Dalam penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka," ujar Ali.

KPK belum mengungkap identitas tersangka. Lembaga Antikorupsi masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus tersebut.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 2013-2018. Perkara ini menjerat Direktur PT Kediri Putra, Tigor Prakasa.

Tigor merupakan penyuap mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Dia diduga memberikan sejumlah uang dalam bentuk fee proyek kepada Syahri Mulyo. Besaran nilai bervariasi menyesuaikan dengan nilai kontrak pekerjaan. (OL-8)

Baca Juga

MI/Susanto

Tunjangan Dihentikaan saat Tugas Belajar, Dua Dosen Gugat UU

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 08 Desember 2022, 13:45 WIB
Dua dosen menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen karena dianggap multitafsir dan dapat ditafisirkan...
Antara

Ruang Privat Tetap Dijamin Dalam KUHP

👤Sri Utami 🕔Kamis 08 Desember 2022, 13:20 WIB
Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries memastikan Pasal 284 tidak mengganggu ruang...
Antara

Sambut Hari HAM se-Dunia,  Indeks HAM Indonesia Jadi Tolok Ukur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 08 Desember 2022, 12:45 WIB
Adanya pembangunan indeks HAM tersebut sebagai dasar analisis berbasis...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya