Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tidak nyaman dengan anggapan PDIP sebagai partai elitis.
Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (25/6) ini.
"PDIP ini kelihatannya saja keren, padahal hatinya tetap bersama wong cilik. Tetap bersama dengan rakyat," tegas Puan.
Baca juga: Elit Politik Saling Sindir, Pengamat: Jangan Saling Menjatuhkan
Adapun PDIP mengadakan kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara bersamaan dengan rangkaian acara peringatan Bulan Bung Kanro. Melalui acara ini, dirinya berharap masyarakat bisa bertemu dengan kader PDIP.
"Selama Juni ini, kami peringati sebagai Bulan Bung Karno. PDIP melakukan beragam kegiatan supaya bisa turun ke lapangan, bertemu rakyat," imbuh Puan.
Baca juga: Sambangi Rumah Prabowo, AHY: Kami Mau Berdiskusi
Selain dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno, festival tersebut bertujuan meningkatkan kembali semangat warga dalam mengonsumsi ikan. Puan melihat kecenderungan warga untuk mengonsumsi ikan cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir.
"Waktu lalu, PDIP pernah menggalakkan makan ikan. Sekarang sudah mulai redai lagi. Jadi PDIP kembali untuk membangkitkan kesadaran masyarakat," pungkasnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 7.000 orang secara daring maupun luring. Menurut Puan, hal tersebut merupakan bentuk implementasi Bhineka Tunggal Ika.(OL-11)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved