Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARA elite politik yang saling sindir dinilai harus mengingat batasannya. Jangan sampai aksi tersebut menimbulkan perpecahan.
"Persaingan politik akan makin tinggi, makin kencang itu harus direm. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai terjadi fitnah, menebar hoaks," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Medcom.id, Sabtu, 25 Juni 2022.
Ujang mengatakan saling sindir sebagai bentuk strategi elite politik. Pihak yang berseteru akan lebih banyak disorot publik.
Hal itu menjadi modal mereka untuk makin dikenal masyarakat. Terlebih, momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang kian dekat dan mereka membutuhkan elektabilitas yang tinggi.
"Elite-elite politik kita sangat paham, kalau tidak ada kontroversi, pemberitaan bombastis, maka tidak akan ada dilihat oleh publik dan tak menjadi pusat pandangan rakyat," ucap Ujang.
Dia mendorong narasi saling sindir harus konstruktif untuk kepentingan bangsa. Bukan saling sindir untuk menjatuhkan lawan politik.
"Kita ingin membangun wacana atau narasi politik yang berlandaskan pada ide dan gagasan. Sehingga, narasi yang dikembangkan narasi kebaikan dan kebenaran," ujar Ujang.
Baca juga: DPD Gerindra DKI belum Terima Surat Pengunduran M Taufik
Sebelumnya, putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyindir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Yenny mengimbau politikus yang hasil survei elektabilitas tak terlalu mengangkat, tidak perlu ngotot mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tak usah terlalu ngotot," ujar Yenny saat berkunjung ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (22/6).
Sindiran itu dibalas Cak Imin. Dia menyebut Yenny gagal dalam membangun partai. "Yenny itu bukan PKB, bikin partai sendiri saja gagal lolos," kata Cak Imin saat dikutip dari akun Twitter @cakimiNOW, keesokan harinya.
Aksi saling sindir juga terjadi antara PKB dan Partai Amanat Nasional (PAN). Cak Imin menyindir menteri baru yang akting kaget soal harga barang naik.
Sindiran Cak Imin itu merujuk pada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Lalu, dibalas oleh PAN yang menyebut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, 'seperti tidak ada'.(OL-4)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved