Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Cak Imin menjelaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat itu sebagai implementasi perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Insyaallah pada awal Agustus nanti, tuntas 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7).
Program Sekolah Rakyat, kata dia, menjadi upaya pengentasan kemiskinan lantaran menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan berkualitas. Sebab, ia menilai melalui pendidikan, peserta didik dari latar belakang miskin ekstrem ini akan memiliki daya saing dan kemampuan untuk menjadi mandiri menggunakan ilmu yang mereka dapat.
Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia juga telah mewajibkan 20 persen anggaran APBN digunakan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
“Salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan di tanah air kita ini adalah melalui pendidikan. Makanya pendidikan, menggunakan perintah Undang-Undang Dasar, 20% dari anggaran APBN kita adalah untuk pendidikan,” ujarnya.
Cak Imin menegaskan melalui program Sekolah Rakyat, orkestrasi pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih cepat dan efektif.
Terlebih, Cak Imin mengatakan peserta didik yang disasar merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 (miskin ekstrem),” ujar dia.
“Kita mendirikan Sekolah Rakyat. Ini ide, inisiatif, dan perintah langsung Presiden. Sehingga Inpres 8 Tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu,” sambungnya.
Di sisi lain, Menko Muhaimin menyatakan Kemenko PM juga akan terus mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar Inpres 8/2025 dapat berjalan secara maksimal.
Hal itu dilakukan demi mewujudkan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026 yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. (H-4)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
SEORANG siswa SD di Nusa Tenggara Timur atau NTT bunuh diri dan meninggalkan surat untuk ibunya, Menko PMK Muhaimin Iskandar turut angka bicara
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kegiatan ini berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 31 mengenai hak pendidikan warga negara dan semangat Keppres 120 tahun 2025 yang di keluarkan Presiden Prabowo.
Sejumlah guru Sekolah Rakyat mengikuti pelatihan internal (in house training) di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua, Kota Jayapura, Papua.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq tegaskan Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo adalah jembatan emas pendidikan bagi keluarga rentan di Sukabumi.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat belajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved