Cak Imin Usul Pilkada tak Langsung, Golkar: Perlu Lebih Banyak Opsi

SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar Sarmuji merespons usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait Pilkada tak langsung. Menurut Sarmuji, Pilkada tak langsung atau ditunjuk oleh pemerintah pusat merupakan salah satu opsi. Namun, ia menekankan Pilkada mesti melibatkan masyarakat daerah.

"Kita perlu memperbanyak opsi. Rasanya kalau ditunjuk langsung oleh pusat keterlibatan daerah menjadi nihil. Akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah," kata Sarmuji ketika dihubungi, Jumat (25/7).

Baca juga : PDIP Tolak Pilkada tak Langsung Usulan Cak Imin

Sarmuji mengaku sependapat Pilkada tak langsung untuk menekan biaya dan mencegah politik uang. Namun, ia mengatakan Pilkada tak hanya bicara soal biaya. Ia mengatakan, Pilkada langsung merupakan upaya masyarakat memilih pemimpinnya di daerah.

Baca juga : Cak Imin Harap Tom Lembong Menang di Tingkat Banding

"Pilkada bukan hanya soal uang, tapi juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apapun sistemnya keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang," katanya.

Lebih lanjut, Sarmuji mengaku sejauh ini masih mendalami sejumlah opsi. Ia mengatakan partai politik harus duduk bersama membahas opsi penyelenggaraan Pilkada yang ideal.

"Sangat perlu (duduk bersama), paling tidak bisa menyamakan frekuensi terlebih dahulu sebelum pembicaraan yang lebih formal," katanya.

Dua Pola Pilkada Usulan PKB

Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).

Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

"Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola," kata Cak Imin. (M-1)