Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid heran dengan pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD soal Indonesia bersih dari masalah Papua.
Padahal, di awal Juni, Amnesty mendapat laporan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai di berbagai kota dan kabupaten wilayah Papua dan Papua Barat, saat demonstrasi penolakan daerah otonom baru (DOB).
"Kejadian itu juga hanya salah satu dari pola tindakan represif yang dilakukan aparat saat ada unjuk rasa massal di Papua," pungkas Usman melalui keterangannya, Kamis (23/6).
Baca juga: Pengadilan HAM Peristiwa Paniai Mesti Berpihak pada Korban
Berdasarkan catatan Amnesty, terdapat 61 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi selama 2018-2022. Puluhan kasus itu diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan menyebabkan korban meninggal sebanyak 99 orang.
Dari puluhan kasus tersebut, lanjut Usman, sedikit sekali yang diinvestigsi dan menyeret pelaku ke pengadilan umum. "Kasus-kasus tersebut termasuk pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani, yang sampai sekarang belum ada kejelasan proses hukumnya," imbuhnya.
Terkait kasus pelanggaran HAM berat di Papua, Amensty juga menilai belum ada kemajuan. Selain Peristiwa Paniai yang terjadi pada 2014, dua kasus lainnya masih belum disidik oleh Kejaksaan Agung, setelah Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan.
Baca juga: Dipimpin Mahfud MD, Satgas BLBI Sita Aset Klub Golf Bogor Raya
"Kasus Paniai hanya satu orang yang dijadikan tersangka, sesuatu yang belum menunjukkan keseriusan negara untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas," tutur Usman.
Sebelumnya, Mahfud menghadiri Sesi ke-50 Sidang Dewan HAM PBB pada Senin (13/6) lalu. Dia menyatakan bahwa Indonesia bersih dari catatan HAM.
"Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB yang pidato kemarin, itu tidak ada (catatan HAM). Indonesia bersih dari masalah Papua," klaim Mahfud dalam konferensi pers virtual.(OL-11)
ANCAMAN pidana kepada masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece dinilai berlebihan. Penggunaan bendera sebagai sarana penyampaian kritik
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Usman mendesak agar komisi I DPR turut memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait urgensi dan signifikansi penggerakan personel di kejaksaan.
BELUM reda soal pengiriman paket isi kepala babi dengan kuping terpotong, media Tempo kembali mendapatkan teror dengan kiriman kotak berisi bangkai tikus yang kepalanya dipenggal.
Usman menjelaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah mengumumkan kepada publik bahwa semua prajurit militer yang menduduki jabatan sipil harus mundur.
AMNESTY International mengatakan Amerika Serikat memiliki kewajiban berdasarkan Konvensi Jenewa untuk mengekstradisi Benjamin Netanyahu saat mengunjungi Washington.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved