NasDem Targetkan Raih Posisi Kedua di Pemilu 2024

NasDem Karawang Salurkan Bantuan untuk Warga yang Rumahnya Terdampak Erosi Citarum

Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan

Baleg DPR Soroti Inkonsistensi Status BPKH dalam RUU Keuangan Haji

Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.

Asep Wahyuwijaya Sambut Baik Keinginan Pemerintah Bangun BUMN Tekstil

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis. 

Legislator NasDem Sebut KUHAP Baru Perkuat Posisi Advokat demi Kesetaraan Warga di Mata Hukum

Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru

DPR Ingatkan Dukcapil untuk Permudah Urusan Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.

Legislator NasDem Sebut Penerbitan PP Langkah Bijak Akhiri Polemik Perpol 10/2025

Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berisiko Lemahkan Pelembagaan Partai

Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.

Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Respons Mensesneg Soal Pilkada Lewat DPRD

Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.

Hakim MK Soroti Lemahnya Argumen Uji Materi UU Pemilu Terkait Calon DPR Nonparpol

Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.

UU Pemilu Digugat, Pemohon Ingin Calon DPR Bisa Maju tanpa Partai Politik

Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.

Belum Setahun Dilantik 3 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK, Pakar Soroti Politik Mahal dan Partai Mandul Kaderisasi

BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia