Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPR-RI Puan Maharani mengingatkan, anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu 14 Juni besok. Anggaran sebesar 76,6T harus bisa digunakan secara maksimal oleh KPU.
“Kalau menurut saya dari apa yang sudah disepakati jadi pegangan. Misalnya dari DPR sudah menyepakati 76,6T itu sebaiknya KPU berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Sebaiknya diefisienkan saja apa yang sudah disepakati,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin hari ini (13/6).
Senada dengan Alvin, Direktur Eksekutif Perludem, Khairunnisa Nur Agustyati, menekankan penggunaan anggaran Pemilu 2024. “ Untuk anggaran Pemilu 2024 sebetulnya yang terpenting adalah anggaran ini dipastikan untuk memaksimalkan tahapan Pemilu 2024. Hal-hal seperti untuk kebutuhan kantor atau alat transportasi bisa memanfaatkan yang sudah ada,” kata Khairunnisa, hari ini (13/6).
Penentuan anggaran sebesar 76.6T oleh DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dan KPU. Jika ada kekurangan dana kata dia, sebaiknya KPU bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia. Namun yang terpenting, anggaran tersebut tersedia tepat waktu.
“Ibaratnya anggaran ini bahan bakarnya. Kalau anggaran blm turun tapi tahapan blm dimulai tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan” kata Khairunnisa.
Baca juga: Rakernas NasDem jadi Forum Menampung Usulan Capres dari DPW
Sementara itu, Alvin mengapresiasi komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu. “Bisa betul-betul akan dikawal, karena contohnya saja PDIP, mereka mendukung Pemilu 2024, tentunya mereka kepengen Pemilu ini berjalan lancar.” tambah Alvin
Bicara pengawasan, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi “ Untuk pengawasan anggaran pemilu, DPR bisa mengajak serta institusi lain seperti BPK dan KPK. Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasanya,“ ucap Khairunnisa.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 adalah Rp76,6 triliun. Ketua DPR Puan maharani berharap anggaran tersebut dapat digunakan dengan efektif, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.
“Kami berharap anggaran pemilu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhanya sejak dimulainya tahapan pemilu,” kata Puan.
KPU Siap
Pembukaan tahapan pemilu besok rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara dan partai politik. “Kita ingin pastikan ke seluruh warga bangsa bahwa KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu," kata komisioner KPU, Mochammad Afifuddin.
KPU meminta semua pihak terkait untuk bekerjasama. “Semua pihak, kita minta berpartisipasi untuk Pemilu 2024, karena KPU tidak mungkin bekerja sendiri,” kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, hari ini (13/6).
Untuk soalan logistik yang disebut-sebut bakal jadi kendala, Betty mengatakan KPU sudah mempersiapkan skenarionya. “ Logistik kita sudah rancang beberapa hal pasca penetapan masa kampanye, beberapa hal memang sudah disiapkan metodologinya seperti apa dan kita nunggu perpres keluar dari presiden untuk pengadaan logistik,” ujar Betty.
Sementara itu, perempuan yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU ini tengah berkutat dengan pemutakhiran data pemilih. “Kita kan memang ada rangkaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi tingkat provinsi sudah diplenokan. Nanti kita plenokan minggu ketiga Juni 2022,” tandas Betty.(***)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved