Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR-RI Puan Maharani mengingatkan, anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu 14 Juni besok. Anggaran sebesar 76,6T harus bisa digunakan secara maksimal oleh KPU.
“Kalau menurut saya dari apa yang sudah disepakati jadi pegangan. Misalnya dari DPR sudah menyepakati 76,6T itu sebaiknya KPU berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Sebaiknya diefisienkan saja apa yang sudah disepakati,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin hari ini (13/6).
Senada dengan Alvin, Direktur Eksekutif Perludem, Khairunnisa Nur Agustyati, menekankan penggunaan anggaran Pemilu 2024. “ Untuk anggaran Pemilu 2024 sebetulnya yang terpenting adalah anggaran ini dipastikan untuk memaksimalkan tahapan Pemilu 2024. Hal-hal seperti untuk kebutuhan kantor atau alat transportasi bisa memanfaatkan yang sudah ada,” kata Khairunnisa, hari ini (13/6).
Penentuan anggaran sebesar 76.6T oleh DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dan KPU. Jika ada kekurangan dana kata dia, sebaiknya KPU bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia. Namun yang terpenting, anggaran tersebut tersedia tepat waktu.
“Ibaratnya anggaran ini bahan bakarnya. Kalau anggaran blm turun tapi tahapan blm dimulai tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan” kata Khairunnisa.
Baca juga: Rakernas NasDem jadi Forum Menampung Usulan Capres dari DPW
Sementara itu, Alvin mengapresiasi komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu. “Bisa betul-betul akan dikawal, karena contohnya saja PDIP, mereka mendukung Pemilu 2024, tentunya mereka kepengen Pemilu ini berjalan lancar.” tambah Alvin
Bicara pengawasan, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi “ Untuk pengawasan anggaran pemilu, DPR bisa mengajak serta institusi lain seperti BPK dan KPK. Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasanya,“ ucap Khairunnisa.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 adalah Rp76,6 triliun. Ketua DPR Puan maharani berharap anggaran tersebut dapat digunakan dengan efektif, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.
“Kami berharap anggaran pemilu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhanya sejak dimulainya tahapan pemilu,” kata Puan.
KPU Siap
Pembukaan tahapan pemilu besok rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara dan partai politik. “Kita ingin pastikan ke seluruh warga bangsa bahwa KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu," kata komisioner KPU, Mochammad Afifuddin.
KPU meminta semua pihak terkait untuk bekerjasama. “Semua pihak, kita minta berpartisipasi untuk Pemilu 2024, karena KPU tidak mungkin bekerja sendiri,” kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, hari ini (13/6).
Untuk soalan logistik yang disebut-sebut bakal jadi kendala, Betty mengatakan KPU sudah mempersiapkan skenarionya. “ Logistik kita sudah rancang beberapa hal pasca penetapan masa kampanye, beberapa hal memang sudah disiapkan metodologinya seperti apa dan kita nunggu perpres keluar dari presiden untuk pengadaan logistik,” ujar Betty.
Sementara itu, perempuan yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU ini tengah berkutat dengan pemutakhiran data pemilih. “Kita kan memang ada rangkaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi tingkat provinsi sudah diplenokan. Nanti kita plenokan minggu ketiga Juni 2022,” tandas Betty.(***)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved