Jumat 20 Mei 2022, 23:01 WIB

Sekretaris KONI Kabupaten Bogor Diperiksa Terkait Kasus Ade Yasin

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Sekretaris KONI Kabupaten Bogor Diperiksa Terkait Kasus Ade Yasin

Antara
Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, Rieke Iskandar alias Akew. Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin (AY).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (20/5)

KPK juga memanggil delapan saksi lainnya dari berbagai unsur. Yakni, pegawai honorer pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Muhammad Wijaksana alias Iman; Direktur Utama PT Kemang Bangun Persada, Sunaryo; Direktur CV Raihan Putra, Jonarudin Syah; dan Direktur PT Sabrina Jaya Abadi, Sabri Amidurin.

Kemudian, wiraswasta Krisna Candra Januari alias Kris, sopir Tantan Septian, serta dua pelajar Putri Nur Fajrina dan Genia Kamilia Sufiadi. Semua saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Ali belum membeberkan keterkaitan para saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut. Keterangan yang digali dari para saksi akan diungkap setelah pemeriksaan oleh penyidik.

Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

dok.Ant

Pelaku Obstruction of Justice dalam Kasus kematian Brigadir J, seluruhnya dari DivPropam Polri

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 22:54 WIB
PELAKU obstruction of justice atau  menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J seluruhnya dari Divpropam...
dok.ist

FKPP: Suharso Didemo Karena Dinilai Menistakan Kiai dan Pesantren

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 22:44 WIB
Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) berunjurasa di depan Gedung DPP PPP karena ucapan Ketum PPP Suharso Monoarfa dinilai menistakan kiao...
Ist

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Tabur Kebaikan di Lima Provinsi 

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 22:12 WIB
Sahabat Ganjar membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Kota Jakarta Barat, Kabupaten Indramayu, Kota Bukittiggi, Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya