Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pandemi covid-19 tidak membuat kinerjanya melembek. Bahkan, KPK mengeklaim kinerjanya meningkat selama pandemi.
"Pada masa pandemi covid-19, KPK melakukan penyesuaian untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Hal ini menghasilkan capaian kinerja KPK yang kemudian mengalami peningkatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Kamis (21/4)
Ali mengatakan KPK hanya melakukan 114 penyelidikan pada 2020. Lalu, pada 2021 Lembaga Antikorupsi itu menggelar 128 penyelidikan pada 2021.
Kemudian, KPK menggelar 91 penyidikan pada 2020. Penyidikan yang digelar KPK kemudian meningkat menjadi 107 pada 2021. "Penuntutan 2020 sejumlah 81, tahun 2021 meningkat menjadi 122," ujar Ali.
Peningkatan kinerja KPK juga terlihat dari upaya pengembalian aset. KPK mengembalikan aset negara senilai Rp255,8 miliar pada 2020. "Meningkat pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp416,9 miliar," tutur Ali.
KPK menegaskan akan terus mengupayakan kinerja terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setidaknya, ada tiga strategi yang sudah disiapkan KPK untuk meningkatkan kinerjanya.
"Karena capaian kinerja pemberantasan korupsi tidak hanya dari aspek penindakan saja. namun bagaimana kita bisa mendorong perbaikan sistem tata kelola sebagai capaian pencegahan korupsi, dan sebagaimana besar kita bisa menginternalisasi sikap Integritas individu dan masyarakat sebagai capaian dari edukasi antikorupsi," pungkasnya. (OL-8)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved