Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan anggaran pemilu 2024 berpotensi kembali turun. Hal itu merupakan bagian kesepakatan rapat kerja bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Anggaran dari KPU kan yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun. Kemudian, sudah direview diajukan Rp76,6 triliun. Nah, ini kan masih direview lagi," ungkap Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4).
Baca juga: Presiden Pastikan Ketersediaan Anggaran untuk KPU dan Bawaslu
Lebih lanjut, dia menjelaskan potensi pemangkasan anggaran pemilu 2024 dikarenakan pemerintah bakal mengupayakan pengadaan sejumlah aspek. Misalnya, pembiayaan infrastruktur kantor dan gudang logistik di daerah.
Hasyim mengatakan bahwa pemerintah telah menyatakan niat untuk membantu KPU terkait pengadaan infrastruktur. Dalam hal ini, melalui bantuan pemerintah daerah.
Baca juga: Kemendagri Ungkap Tantangan Pemilu Serentak 2024
"Pak Mendagri juga mengatakan akan menerbitkan surat edaran. Itu pasti akan dijadikan pembahasan kira-kira apa saja, daerah mana saja yang akan dimintakan KPU dukungan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," paparnya.
Namun, pihaknya belum menyebut daerah mana yang membutuhkan bantuan infrastruktur tersebut. Hal itu bakal dikaji lebih dalam oleh KPU.
Lalu, hal kedua ialah terkait anggaran penanganan covid-19, termasuk APD. Akan tetapi, belum diketahui besaran efesiensi anggaran yang akan dilakukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.(OL-11)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved