Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan anggaran pemilu 2024 berpotensi kembali turun. Hal itu merupakan bagian kesepakatan rapat kerja bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Anggaran dari KPU kan yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun. Kemudian, sudah direview diajukan Rp76,6 triliun. Nah, ini kan masih direview lagi," ungkap Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4).
Baca juga: Presiden Pastikan Ketersediaan Anggaran untuk KPU dan Bawaslu
Lebih lanjut, dia menjelaskan potensi pemangkasan anggaran pemilu 2024 dikarenakan pemerintah bakal mengupayakan pengadaan sejumlah aspek. Misalnya, pembiayaan infrastruktur kantor dan gudang logistik di daerah.
Hasyim mengatakan bahwa pemerintah telah menyatakan niat untuk membantu KPU terkait pengadaan infrastruktur. Dalam hal ini, melalui bantuan pemerintah daerah.
Baca juga: Kemendagri Ungkap Tantangan Pemilu Serentak 2024
"Pak Mendagri juga mengatakan akan menerbitkan surat edaran. Itu pasti akan dijadikan pembahasan kira-kira apa saja, daerah mana saja yang akan dimintakan KPU dukungan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," paparnya.
Namun, pihaknya belum menyebut daerah mana yang membutuhkan bantuan infrastruktur tersebut. Hal itu bakal dikaji lebih dalam oleh KPU.
Lalu, hal kedua ialah terkait anggaran penanganan covid-19, termasuk APD. Akan tetapi, belum diketahui besaran efesiensi anggaran yang akan dilakukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.(OL-11)

Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved