Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan anggaran pemilu 2024 berpotensi kembali turun. Hal itu merupakan bagian kesepakatan rapat kerja bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Anggaran dari KPU kan yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun. Kemudian, sudah direview diajukan Rp76,6 triliun. Nah, ini kan masih direview lagi," ungkap Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4).
Baca juga: Presiden Pastikan Ketersediaan Anggaran untuk KPU dan Bawaslu
Lebih lanjut, dia menjelaskan potensi pemangkasan anggaran pemilu 2024 dikarenakan pemerintah bakal mengupayakan pengadaan sejumlah aspek. Misalnya, pembiayaan infrastruktur kantor dan gudang logistik di daerah.
Hasyim mengatakan bahwa pemerintah telah menyatakan niat untuk membantu KPU terkait pengadaan infrastruktur. Dalam hal ini, melalui bantuan pemerintah daerah.
Baca juga: Kemendagri Ungkap Tantangan Pemilu Serentak 2024
"Pak Mendagri juga mengatakan akan menerbitkan surat edaran. Itu pasti akan dijadikan pembahasan kira-kira apa saja, daerah mana saja yang akan dimintakan KPU dukungan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," paparnya.
Namun, pihaknya belum menyebut daerah mana yang membutuhkan bantuan infrastruktur tersebut. Hal itu bakal dikaji lebih dalam oleh KPU.
Lalu, hal kedua ialah terkait anggaran penanganan covid-19, termasuk APD. Akan tetapi, belum diketahui besaran efesiensi anggaran yang akan dilakukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved