Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan tantangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Ada tiga jalan terjal untuk menyukseskan pesta demokrasi.
“Pertama, masalah peraturan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, (13/4)
Imran menjelaskan masih ada peraturan yang belum sinkron satu sama lain. Misalnya ketentuan pelanggaran pemilu dan mekanisme penegakan hukumnya.
“Kemudian masih ada problem normatif dalam regulasi, kekosongan norma, dan ambiguitas peraturan yang menyebabkan penafsiran berbeda,” papar dia.
Imran menyebut tantangan kedua ialah kelembagaan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus memiliki kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang baik supaya pesta demokrasi sukses.
“Masalah ini juga mencakup rekrutmen anggota penyelenggara pemilu karena banyak masa jabatannya yang berakhir menjelang pemilu 2024,” ujar dia.
"mran mengatakan ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Termasuk, kesiapan sistem penunjang seperti sarana dan prasarana informasi dan teknologi.
"Soal besaran anggaran pemilu juga belum diputuskan. Harapannya segera ditentukan sehingga proses yang dimulai 20 bulan sebelum pemilu, sudah ada anggarannya,” jelas dia.
Tantangan ketiga, yakni kebijakan dalam melindungi proses penyelenggaraan pemilu. Kesiapan pemangku kepentingan pemilu seperti pemerintah, peserta, dan masyarakat, harus benar-benar dipastikan.
“Penyelenggara pemilu juga harus memetakan model potensi kontestasi dan konflik yang berpotensi terjadi,” ujar dia.
Imran juga menyoroti kemungkinan situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung pada 2024 hingga bencana alam. Sehingga indikator kesuksesan pemilu bertambah dengan memastikan aman dari bencana. (OL-8)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved