POLRI mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan mempercepat pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Direktorat tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan unit PPA di polda dan polres.
"Polri tetap konsisten mempercepat usulan direktorat PPP di tingkat Bareskrim," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, hari ini.
Dedi menjelaskan saat ini rencana pembentukan direktorat PPA itu masih digodok. Sebab, dibutukan keputusan presiden (kepres) dalam membentuk organisasi baru di bawah Korps Bhayangkara.
Baca juga: Kemenangan Bangsa di UU TPKS
"Akan dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Ham, dan Sekretariat Negara (Setneg)," terangnya.
Selain itu, Dedi menilai keberadaan UU TPKS dinilai akan mampu menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera.
"Yang terpenting dapat memitigasi maksimal kekerasan seksual terhadap korban," bebernya. (OL-4)
