Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TASPEN Group melalui anak usahanya yaitu PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) memperluas jangkauannya dalam menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Taspen Life dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memastikan para PPPK memiliki program kesejahteraan yang dapat mendukung terciptanya rasa aman hingga masa pensiun.
“Kerja sama ini adalah wujud kepedulian Taspen Life dan Pemerintah Kabupaten Lamongan bagi para PPPK yang berjumlah lebih dari 5.000 orang agar memiliki perlindungan dan perencanaan keuangan yang mampu memberikan ketenangan dan kesejahteraan di saat memasuki masa pensiun," ujar Plt. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen, R. Bayu Irawan, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (18/9).
Kerja sama ini ditandangani di Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan dan dilakukan langsung oleh Yuhronur Efendi selaku Bupati Lamongan bersama R. Bayu Irawan selaku Plt. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen yang disaksikan oleh Anne Roosfianti Branch Manager Taspen Kantor Cabang Surabaya.
R. Bayu Irawan menambahkan bahwa pihaknya berharap kerja sama ini dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lain untuk bersama-sama menghadirkan program kesejahteraan yang terstruktur bagi ASN, khususnya PPPK untuk bisa menghadirkan perlindungan yang berkesinambungan dan juga perencanaan keuangan untuk masa pensiun yang lebih sejahtera.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan yang telah dijalankan TASPEN Group dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Sebelumnya untuk area Jawa Timur, Taspen Life telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang sukses melibatkan lebih dari 6.000 PPPK dalam program kesejahteraan.
Melalui langkah ini, Taspen Life menegaskan untuk terus hadir sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan ASN diseluruh Indonesia serta selalu menjaga komitmennya untuk tetap profesional, memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
BAGAIMANA memastikan perlindungan warganet, terutama anak-anak, di ruang digital hingga kini masih menjadi persoalan krusial.
Ini adalah pertama kalinya di SCB ada produk dengan fitur Guaranteed Issuance Offering (GIO).
Manfaat unggulannya adalah proteksi perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia, perlindungan terhadap 10 penyakit kritis mayor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved