Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
TABUNGAN dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) disebut sebagai salah satu instrumen vital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Dalam pandangannya, Taspen tidak sekadar merupakan produk keuangan, melainkan juga merupakan bentuk jaminan sosial yang memberikan perlindungan finansial yang luas bagi para ASN, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, hingga pensiun.
"Kehadiran Taspen memastikan bahwa setiap pegawai negeri merasa aman dan terlindungi, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa kekhawatiran akan keamanan finansial di masa depan," ujar Wamenaker saat menghadiri acara Segmentasi Pasar Layanan dan Manfaat TASPEN untuk PNS dan PPPK di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.
Afriansyah menegaskan bahwa manfaat Taspen yang melampaui aspek finansial mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan ASN.
Baca juga : BCA Life Luncurkan Produk Perlindungan Penyakit Kritis dengan Premi Mulai Rp20 Ribu
"Dengan memiliki jaminan sosial yang kuat seperti Taspen, para PNS dan PPPK dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif, serta merasa dihargai oleh masyarakat," tambahnya.
Wamenaker juga menyampaikan tekadnya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, termasuk ASN.
"Saya yakin bahwa dengan memperkuat sistem jaminan sosial seperti Taspen, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang," tutupnya. #MIA (RO/Z-10)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
BAGAIMANA memastikan perlindungan warganet, terutama anak-anak, di ruang digital hingga kini masih menjadi persoalan krusial.
Ini adalah pertama kalinya di SCB ada produk dengan fitur Guaranteed Issuance Offering (GIO).
Manfaat unggulannya adalah proteksi perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia, perlindungan terhadap 10 penyakit kritis mayor.
Salah satu indikator tingkat kemajuan negara juga dinilai berdasarkan bagaimana negara tersebut efektif melindungi kekayaan intelektual.
Dipaparkan bahwa kerentanan anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sebesar 32% sedangkan kerentanan anak perempuan 51%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved