NasDem: Soal Presiden 3 Periode Sikap Jokowi Tegas, Menteri Kok Nggak Paham

KETUA Koordinasi Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) agar menghentikan wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Saya kira Presiden Jokowi sudah secara tegas dan clear menyampaikan penolakan penundaan pemilu maupun jabatan tiga periode. Jadi, saya kira para menteri dan pembantunya harus menyesuaikan," ujar Suyoto dalam keterangan tertulisnya, yang diterima pada Selasa (12/4).

Bahkan, Suyoto menafsirkan jika pernyataan tegas Jokowi itu sekaligus perintah kepada para pembantunya agar tidak 'mbalelo' atau menjerumuskan presiden sebagai pihak yang menentang konstitusi. Karena efek dari manuver tiga periode dan penundaan Pemilu ini justru yang menjadi sasaran adalah Presiden Jokowi, bukan menteri.

Buktinya, berbagai aksi demo yang digelar di beberapa daerah termasuk di gedung DPR RI menolak tegas wacana tiga periode. Bahkan, ada narasi ingin menjatuhkan pemerintahan. Alhasil Presiden Jokowi dengan cepat mengklarifikasi dan meyakinkan publik yang masih ragu-ragu.

"Sekali lagi, NasDem mengapresiasi pernyataan tersebut dan saya kira itu jawaban Presiden atas berbagai kegelisahan publik yang mengemuka," katanya.

Lebih lanjut mantan Bupati Bojonegoro dua periode ini mengingatkan kepada pejabat publik maupun para menteri agar menjaga pernyataannya dan perasaan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang buruk dan naiknya harga kebutuhan pokok akan membuat masyarakat cepat marah kepada pemerintah.

"Kedepan akan menjadi tahun politik, diperlukan komunikasi yang baik antar komponen bangsa. Komunikasi yang jelas dan clear. Kita harapkan ada sambung rasa dan sambung batin antar sesama," harapnya.

Sebelumnya, pada saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu 10 April 2022, Presiden Jokowi menyampaikan penolakan perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

"Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022," ujar Jokowi. (OL-13)

Baca Juga: Advokat Poros Tengah Sebut Jokowi Jadi Korban Arogansi Medsos