Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Advokat Poros Tengah I Nyoman Adi Peri menyatakan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo, menjadi korban arogansi media sosial.
Diketahui, demonstrasi mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan Pemilu 2024 digelar serentak di seluruh Indonesia, Senin (11/4).
Nyoman menilai orang nomor satu itu jadi korban arogansi medsos lantaran dituduh sebagai aktor utama pencetusan tiga periode presiden.
Baca juga: Wiranto Sebut 3 Periode tak Mungkin Terjadi, Ini Alasannya
Padahal, kata Nyoman, belum tentu Jokowi langsung yang menginginkan adanya kebijakan itu.
Apalagi Jokowi juga sudah mengumumkan pemilu akan tetap dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Selain Jokowi, banyak lagi pejabat publik lainnya dan atau masyarakat yang menjadi korban dari arogansi medsos," paparnya.
Maka dari itu, Nyoman berencana membuat posko pengaduan korban arogansi yang saat ini menurutnya telah begitu masif.
"Mohon Rekan Advokat dimana saja berdomisili untuk berpartisipasi dan mendukung posko yang segera kita akan launching di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.
Nyoman membuat posko dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yg lebih dikenal dengan UU ITE.
"Nantinya masyarakat atau pejabat publik atau selebritas atau artis, tokoh agama, tokoh masyarakat yang merasa menjadi korban arogansi media sosial bisa mengadu," tuturnya.
"Posko tersebut untuk menyampaikan pengaduan dan kita akan melakukan tindakan litigasi dan non-litigasi karena posko yg kita bentuk ini semuanya dari unsur profesi advokat," tambahnya. (OL-1)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Ernest Prakasa menghapus media sosial X (dulu Twitter) pribadinya. Kabar itu disampaikan di Instagram Story pribadinya. Berikut manfaat jeda dari media sosial
Jadi Admin Medsos Brand Lokal? Panduan lengkap cara jadi admin media sosial handal untuk brand lokal! Raih sukses, tingkatkan engagement & penjualan. Klik!
Jadi admin media sosial andal? Pelajari tips profesional kelola akun, tingkatkan engagement, & kuasai strategi media sosial terkini. Klik sekarang!
Video rombongan remaja membawa senjata tajam di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, ini memang sempat viral.
Keduanya sebelumnya membentuk kemitraan yang tak lazim, menggabungkan kekuatan politik Trump dengan kekayaan dan pengaruh media sosial Musk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved