Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Advokat Poros Tengah I Nyoman Adi Peri menyatakan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo, menjadi korban arogansi media sosial.
Diketahui, demonstrasi mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan Pemilu 2024 digelar serentak di seluruh Indonesia, Senin (11/4).
Nyoman menilai orang nomor satu itu jadi korban arogansi medsos lantaran dituduh sebagai aktor utama pencetusan tiga periode presiden.
Baca juga: Wiranto Sebut 3 Periode tak Mungkin Terjadi, Ini Alasannya
Padahal, kata Nyoman, belum tentu Jokowi langsung yang menginginkan adanya kebijakan itu.
Apalagi Jokowi juga sudah mengumumkan pemilu akan tetap dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Selain Jokowi, banyak lagi pejabat publik lainnya dan atau masyarakat yang menjadi korban dari arogansi medsos," paparnya.
Maka dari itu, Nyoman berencana membuat posko pengaduan korban arogansi yang saat ini menurutnya telah begitu masif.
"Mohon Rekan Advokat dimana saja berdomisili untuk berpartisipasi dan mendukung posko yang segera kita akan launching di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.
Nyoman membuat posko dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yg lebih dikenal dengan UU ITE.
"Nantinya masyarakat atau pejabat publik atau selebritas atau artis, tokoh agama, tokoh masyarakat yang merasa menjadi korban arogansi media sosial bisa mengadu," tuturnya.
"Posko tersebut untuk menyampaikan pengaduan dan kita akan melakukan tindakan litigasi dan non-litigasi karena posko yg kita bentuk ini semuanya dari unsur profesi advokat," tambahnya. (OL-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Data Digital 2025 Global Overview Report mencatat bahwa masyarakat Indonesia usia 16 tahun ke atas menghabiskan rata-rata 7 jam 22 menit per hari di internet.
Fenomena oversharing, kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pengguna.
Saat seseorang berada dalam puncak emosi, baik itu rasa senang yang meluap, kesedihan mendalam, hingga kemarahan yang memuncak, mereka cenderung menjadi lebih impulsif.
Stres menjadi WNI adalah fenomena yang dapat dialami oleh seseorang karena berbagai faktor, tidak semua orang juga mengalaminya.
Tanpa kematangan psikologis yang cukup, anak-anak berisiko tinggi terpapar konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.
OJK denda influencer saham Rp5,35 miliar atas manipulasi harga lewat media sosial. Tiga pihak lain disanksi dalam kasus IMPC.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved