Wiranto Sebut 3 Periode tak Mungkin Terjadi, Ini Alasannya

WACANA perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyampaikan jika hal tersebut tidak lah mungkin terjadi. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara pada Jumat (8/4).

"Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jabawannya ya tidak mungkin," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Watimpres, Jakarta, Jumat (8/4).

Wiranto menjelaskan alasan pertama tidak mungkinnya perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu karena menyangkut amandemen Undang-undang Dasar 1945. Menurutnya, amandemen dapat dilakukan dengan kehendak masyarakat yang direpresentasikan oleh MPR. Saat ini, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hanya ada tiga yang setuju terhadap wacana tersebut. Sedangkan, enam fraksi lainnya menolak melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden dan dibawa ke MPR.

"Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?" imbuhnya.

Baca juga: Moeldoko: Tiga Periode Isu Gorengan tidak Berkualitas

Selanjutnya, Wiranto memastikan sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratkan persiapan-persiapan penundaan pemilu. Pemerintah juga saat ini sedang sibuk untuk meningkatkan ekonomi nasional dan menyelesaikan pandemi covid-19.

"Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Wiranto, juga berkali-kali membantah mengenai isu perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Terhitung sebanyak empat kali kepala negara menepis isu tersebut.

"Yang terakhir tiga hari lalu beliau (Presiden Jokowi) katakan para menteri sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang pemilu jabatan tiga periode, perpanjangan jabatan, sudah cukup," tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dapat berhenti. Karena tidak mungkin diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan.

"Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan mempermasalahkan mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ini kan sia-sia kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu padahal ada perkejaan lain yang harus kita selesaikan," pungkasnya.(OL-5)