Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEHUBUNGAN dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang memutus bebas Fakhri Hilmi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan menghormati proses hukum berkaitan dengan hasil keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan Fakhri Hilmi dari segala tuntutan hukum kasus Asuransi Jiwasraya.
"Hal ini senantiasa menjadi upaya dan komitmen OJK menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan UU OJK," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik, Anto Prabowo, Kamis (7/4).
OJK menyambut Fakhri Hilmi melanjutkan kembali pengabdian tugas di OJK.
Sebelumnya, pada uji kepatutan dan kelayakan calon anggota DK OJK, Kepala Pengawas Pasar Modal Hoesen menekankan sampai hari ini punya keyakinan, anak buahnya yang terkait dengan Jiwasraya itu tidak bersalah.
Baca juga: Jaksa belum Bersikap Atas Putusan Bebas Terdakwa Jiwasraya
"Itu keyakinan saya. Makanya saat prosesnya saya memberikan personal guarantee saya. Saya sebagai atasan tidak akan pernah membiarkan, kecuali memang bisa dibuktikan kalau dia memang menerima uang atau melakukan kesalahan," kata Hoesen, di hadapan Komisi XI DPR RI, Kamis (7/4).
Menurut Hoesen, sikap ini merupakan integritas sebagai kepala pengawas, demi mencegah timbulnya moral hazard di kalangan regulator. Hoesen mengakui, masalah anak buahnya tersebut berada di sisi performance, tapi belum tentu melakukan fraud atau tindakan ilegal.
"Kalau misalnya performance dia bekerja kemudian jadi pidana, tidak ada satu pun orang di dunia ini mau bekerja, bu, kalau masalah performance. Kecuali kalau memang masalah fraud. Saya tulis dan berikan personal guarantee karena saya punya keyakinan, walaupun saya tidak kenal sebelumnya," kata Hoesen. (OL-4)
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Zarof divonis 16 tahun penjara pada persidangan tingkat pertama. Hukuman diperberat melalui sidang banding menjadi 18 tahun penjara.
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Namun, KY menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh salah satu hakim di tingkat kasasi.
Tessa mengatakan, efek jera dalam vonis itu diyakini bukan cuma untuk Karen. Tapi, kata dia, turut memberikan rasa ngeri bagi semua orang yang mau mencoba korupsi di Indonesia.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis Karen dalam persidangan banding. Vonis penjara 9 tahun untuknya diperkuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved