Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani memastikan sebanyak 115 negara akan menghadiri penyelenggaraan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Nusa Dua, Bali. Total 1.000 peserta yang akan mengikuti perhelatan forum parlemen dunia tersebut.
“Sampai saat ini ada 115 negara menyatakan kehadiran fisik. Jadi tidak ada hybrid, tidak ada zoom. Semua yang hadir itulah peserta dari IPU," kata Puan saat konferensi pers di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/3/2022).
Sebagai tuan rumah, DPR RI telah mempersiapkan pelaksanaan IPU sebaik mungkin. Puan menyatakan, IPU ke-144 akan menjadi ajang yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.
Baca Juga: Jelang IPU ke-144, BURT Nilai Layanan RSUP Sanglah Denpasar tak Perlu Diragukan
“Kalau event berjalan dengan baik akan membawa nama Indonesia dan Bali dengan citra positif," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.
"Perubahan iklim dan pandemi Covid-19, itu isu utamanya tentu saja agenda turunan dan saya juga membuka ruang diskusi mengikuti dinamika yang akan dibahas sesuai dengan aturan persidangan,” kata Puan.
“Jadi, jangan kemudian membawa isu-isu yang membuat kita tidak saling menghormati dan saling menghargai sesama anggota IPU," lanjut mantan Menko PMK tersebut.
Hari ini, Puan memimpin langsung rapat koordinasi untuk persiapan acara IPU ke-144. IPU yang diagendakan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo itu pun diyakini akan membangkitkan citra Pulau Bali sekaligus membantu memulihkan perekonomian pariwisata di Pulau Dewata setelah cukup lama terdampak pandemi Covid-19.
Forum parlemen dunia tersebut juga dinilai akan memberi kontribusi yang baik bagi Indonesia sebagai Presidensi KTT G20.
"Ini merupakan satu event (intenasional) pertama yang besar yang dilaksanakan di Bali di tahun 2022 sehingga ini menuju pelaksanaan G20 pada November 2022 pertemuan kepala negara," jelas Puan.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir dalam rapat koordinasi bersama Puan menyatakan kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya sudah terkelola dengan baik. Tingkat vaksinasi di Bali juga sudah cukup tinggi sehingga pelaksanaan IPU ke-144 akan lebih terjamin keamanannya.
"Pertemuan ini, momentum pertama pertemuan internasional yang diselenggarakan di Provinsi Bali sebagai awal dari pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang sudah memerlukan momentum yang tepat saat ini. Karena, pandemi sudah sangat terkendali dan sangat kondusif," ucap Koster.
Hajat besar forum parlemen dunia ini akan dihadiri delegasi yang terdiri dari para Ketua Parlemen, anggota Parlemen dan pejabat Sekretariat Parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan Organisasi Internasional, para ahli/pakar dan praktisi sebagai narasumber sesi, serta media dan stakeholder lainnya.
DPR RI menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144. (RO/OL-10)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved