Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
HUBUNGAN yang kian harmonis antara Joko Widodo dan Surya Paloh bisa membawa berkah yang besar bagi Partai NasDem dalam menyongsong Pemilu 2024.
Dengan kemesraan kedua sosok tersebut dalam setiap pertemuan, bukan tidak mungkin nantinya para pemilih Jokowi akan bergerak mendukung partai yang dinahkodai Surya Paloh.
"Karakteristik pemilih kita itu sederhana. Kalau sudah suka sama tokoh, mereka akan cenderung memilih partai yang dekat dengan tokoh itu," ujar pengamat politik Adi Prayitno kepada Media Indonesia, Selasa (22/2).
Terlebih, ia melanjutkan, para pemilih Jokowi juga tidak terikat dengan partai tertentu. Meskipun sejatinya mantan wali kota Solo itu melekat pada PDI Perjuangan, sebagian besar pendukungnya tidak melihat demikian.
Baca juga: Jokowi Puji Habis-habisan NasDem Tower, Modern dan Kaya Ilmu Pengetahuan
"Pemilih Jokowi itu tidak melihat dia dari mana. Mereka melihat Jokowi sebagai personal saja, sebagai sosok yang humble yang melampaui partai-partai bahkan pengusung utamanya," sambung pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
Di luar pengaruh kedekatan Jokowi dan Surya Paloh, Adi menilai NasDem sudah memiliki kekuatan mumpuni untuk bisa bercokol di papan atas klasemen di 2024.
Partai yang baru didirikan pada 2011 itu memiliki modal besar berupa sumber daya manusia sebagai mesin partai yang energik dan cerdik.
"Kalau kita tilik ke belakang, NasDem adalah satu-satunya partai yang baru dibentuk dan langsung lolos ke Senayan. Itu pencapaian yang tidak mudah bahkan luar biasa hebat," jelasnya.
Di pesta demokrasi mendatang, NasDem mau tidak mau harus bisa masuk ke tiga besar partai politik untuk semakin memperkokoh posisinya. Menurut Adi, target tersebut bukan suatu hal yang mustahil.
"Anatomi kekuatan NasDem itu terdistribusi ke sampai ke daerah. Kemudian, NasDem punya image kuat tentang restorasi dan politik tanpa mahar. Itu sudah sangat bagus sekali," tandasnya.(OL-4)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved