INDEKS risiko terorisme pada 2021 membaik lantaran sudah di bawah target yang ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, dalam rapat kerja Komisi III DPR, mengungkapkan, indeks risiko terorisme pada dimensi target pada 2021 berada di angka 52,22% di bawah target yang tercantum pada RJMN yakni 54,36%
"Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan terjadi penurunan. Indeks risiko terorisme dari dimensi pelaku juga sama berada di angka 30,29%, lebih rendah dari target RPJMN 38,14%," ucap Boy Rafli, Selasa (25/1).
Dalam rapat tersebut, Boy juga mengungkapkan adanya ancaman terorisme yang akan menyusup ke institusi pemerintah. Salah satunya mengincar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kemudian serangan teror terhadap simbol negara, pemanfaatan platform media sosial dan ancaman infiltrasi jaringan teror ke institusi pemerintah," ungkapnya.
Baca juga: BNPT: 600 Akun Medsos Menyebarkan Paham Radikalisme
Upaya masuk ke dalam institusi yang dilakukan kelompok teroris tersebut bertujuan mendapat simpati dari pekerja, yang sebetulnya hanya ingin memanfaatkan sumber daya yang ada.
"Strategi mereka sepertinya ingin mencoba mendapatkan dukungan dari unsur yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk di BUMN yang bisa saja mereka ingin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara," tuturnya.
BNPT, sambungnya, terus melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan khususnya pencegahan terorisme di BUMN. Secara umum aktivitas dan ancaman paham dan tindakan radikal masih terpantau.
"Kelompok radikal masih terpantau, sebagai perpanjangan tangan dari teroris global," imbuhnya.
Boy menjelaskan jaringan tersebut di antaranya Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan jaringan AlQaeda, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharul Khilafah (JAK) terkait dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
"Termasuk kelompk Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berpusat di Poso, yang saat ini tersisa tiga orang yang dikejar para petugas," ungkapnya.
Boy menerangkan pihaknya menghimpun pondok pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme yakni 11 pondok pesantren berafiliasi JAK, 68 pondok pesantrenterafiliasi JI dan 119 pondok pesantren terafiliasi JAD dan simpatisan IS.
"Total tahanan terorisme dan narapidana terorisme sepanjang 2005-2021 sebanyak 1031 orang dengan rincian 575 orang berada di rumah tahanan dan 456 orang di lembaga pemasyarakat," jelasnya.
Sebanyak lima wilayah dengan jumlah tahanan terorisme yang terbesar yaitu Jawa Barat 471 orang, Jawa tengah sebanyak 205 orang, DKI Jakarta 163 orang, Lampung sebanyak 37 orang dan Jawa Timur 36 orang.(OL-5)
