Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Joko Widodo kepada Pertamina dan PLN agar kedua BUMN tersebut mempercepat transisi energi.
''Saya mendukung arahan Presiden Jokowi soal dua BUMN, PLN dan Pertamina dalam mempercepat transisi energi. Untuk itu, saya harap tidak ada lagi pihak yang mengganggu, agar BUMN fokus menyelesaikan tugas,'' kata Andre di Jakarta, Senin (22/11).
Andre menambahkan, dirinya mendukung agar BUMN energi tersebut fokus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden. ''PLN dan Pertamina memang harus fokus menyelesaikan tugas. Saya dukung itu. Mereka harus segera melakukan program-program percepatan untuk transisi energi ke depan dan proyek strategis lainnya,'' katanya melalui keterangan tertulis.
Baca Juga: NasDem Nilai Jaksa Perlu Perlindungan
Proyek strategis dimaksud, termasuk di antaranya, percepatan proyek kilang, seperti Grass Root Refinery (GRR) dan TPPI Tuban. ''Percepatan proyek TPPI misalnya, sangat strategis untuk mengurangi impor produk-produk petrokimia dan kimia dasar,'' katanya.
Di sisi lain Andre juga yakin, Pertamina mampu melakukan percepatan, sebab, selama ini BUMN energi tersebut dinilai sudah menjalankan dengan profesional dan sesuai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
''Seluruh tender, dilakukan dengan memenuhi prinsip GCG. Proses tender proyek Revamping Aromatic dan New Olefin PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, misalnya, sudah berjalan transparan dan sesuai produser. Bahkan, proyek tersebut dikawal ketat oleh lembaga penegak hukum,'' ujarnya.
Sebelumnya Pertamina juga telah menyatakan kesiapan soal transisi energi. Dalam rangka mencapai target bauran energi, Pertamina akan membangun rantai pasok migas yang terintegrasi dan secara aktif membangun portofolio EBT dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Selain itu Pertamina juga terus melanjutkan sejumlah proyek strategis di antaranya Refinery Development Masterplan (RDPM); Grass Root Refinery (GRR).
Pada kesempatan tersebut Andre juga meminta pihak di luar BUMN tersebut untuk memberikan dukungan kepada Pertamina lebih fokus agar berbagai proyek cepat selesai seperti arahan Presiden. Menurut Andre, selama ini memang banyak pihak di luar BUMN yang justru memperkeruh suasana meski sebenanya mereka tidak memiliki bukti.
''Sudahlah, jangan ada kepentingan lain bermain. Biarkan Pertamina fokus agar berbagai proyek cepat selesai seperti arahan Presiden,'' katanya. (Ant/OL-10)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved