Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Joko Widodo kepada Pertamina dan PLN agar kedua BUMN tersebut mempercepat transisi energi.
''Saya mendukung arahan Presiden Jokowi soal dua BUMN, PLN dan Pertamina dalam mempercepat transisi energi. Untuk itu, saya harap tidak ada lagi pihak yang mengganggu, agar BUMN fokus menyelesaikan tugas,'' kata Andre di Jakarta, Senin (22/11).
Andre menambahkan, dirinya mendukung agar BUMN energi tersebut fokus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden. ''PLN dan Pertamina memang harus fokus menyelesaikan tugas. Saya dukung itu. Mereka harus segera melakukan program-program percepatan untuk transisi energi ke depan dan proyek strategis lainnya,'' katanya melalui keterangan tertulis.
Baca Juga: NasDem Nilai Jaksa Perlu Perlindungan
Proyek strategis dimaksud, termasuk di antaranya, percepatan proyek kilang, seperti Grass Root Refinery (GRR) dan TPPI Tuban. ''Percepatan proyek TPPI misalnya, sangat strategis untuk mengurangi impor produk-produk petrokimia dan kimia dasar,'' katanya.
Di sisi lain Andre juga yakin, Pertamina mampu melakukan percepatan, sebab, selama ini BUMN energi tersebut dinilai sudah menjalankan dengan profesional dan sesuai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
''Seluruh tender, dilakukan dengan memenuhi prinsip GCG. Proses tender proyek Revamping Aromatic dan New Olefin PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, misalnya, sudah berjalan transparan dan sesuai produser. Bahkan, proyek tersebut dikawal ketat oleh lembaga penegak hukum,'' ujarnya.
Sebelumnya Pertamina juga telah menyatakan kesiapan soal transisi energi. Dalam rangka mencapai target bauran energi, Pertamina akan membangun rantai pasok migas yang terintegrasi dan secara aktif membangun portofolio EBT dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Selain itu Pertamina juga terus melanjutkan sejumlah proyek strategis di antaranya Refinery Development Masterplan (RDPM); Grass Root Refinery (GRR).
Pada kesempatan tersebut Andre juga meminta pihak di luar BUMN tersebut untuk memberikan dukungan kepada Pertamina lebih fokus agar berbagai proyek cepat selesai seperti arahan Presiden. Menurut Andre, selama ini memang banyak pihak di luar BUMN yang justru memperkeruh suasana meski sebenanya mereka tidak memiliki bukti.
''Sudahlah, jangan ada kepentingan lain bermain. Biarkan Pertamina fokus agar berbagai proyek cepat selesai seperti arahan Presiden,'' katanya. (Ant/OL-10)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved