Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSISTENSI NasDem dalam menjalankan slogan partainya yakni gerakan restorasi diharapkan dapat memberi reformasi bagi partai lain. pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi menilai arena politik merupakan medan siasat untuk bisa melaksanakan strategi keberpihakan terhadap rakyat.
"NasDem strateginya pertahankan NKRI. Bisa juga pendidikan siasat itu absah di dalam berpolitik. Tapi juga berpolitik harus juga menunjukkan kebijakan yang jelas," ungkap Krstiadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/11).
Kristiadi menilai dalam perjalanannya, NasDem memiliki pernyataan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik tersebut diharapkan dapat mengispirasi dan mereformasi parpol lain dalam berpolitik. Mulai dari politik tanpa mahar hingga koalisi-koalisi tanpa syarat yang dibangun oleh NasDem.
"Meskipun tidak ada mahar, transparansi keuangan dan rekruitmen harus bisa di audit. Induk daripada itu ialah reformasi partai," tegasnya.
Selain itu, kedewasaan NasDem sebagai partai juga diuji dengan oligarki kekuasaan. NasDem diharapkan bisa menghindari munculnya oligarki dalam membangun struktur organisasinya sebagai parpol. Oligarki dalam parpol dapat memperlambat tujuan parpol dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat.
"Partai sekarang mengalami kemacetan karena ada oligarki. NasDem perlu memelopori reformasi partai dengan pendidikan politik," tegasnya.
NasDem, lanjut Kristiadi, harus mampu menanamkan nilai-nilai semangat restorasi yang terus digaungkan oleh Ketua Umum Surya Paloh. Dalam usianya yang ke 10 NasDem diharapkan mampu merefleksikan hal tersebut.
Baca juga : Partai NasDem Logis Soal Konvensi
"Sehingga slogan yang diucapkan bisa terwujud," ujarnya.
Terpisah, Direktur Indo Barometer M Qodari menjelaskan NasDem telah berubah menjadi partai yang besar dan berdampak di usianya yang ke-10. Dengan perolehan kursi yang baik di parlemen dan banyaknya kepala daerah yang tersebar di Indonesia NasDem memiliki pengaruh yang besar.
"NasDem institusi parpol yang berpengaruh terhadap masa depan bangsa dan negara. Ini tidak lepas dari kerja keras kader dan Surya Paloh sebagai ketua umum," ungkap Qodari.
Qodari menjelaskan, Surya Paloh nemiliki tingkat rasionalitas politik yang kuat. Rasionalitas tersebut disebut Qodari sebagai faktor yang membuat NasDem menjadi partai kecil yang berubah menjadi besar.
"Surya Paloh punya banyak kelebihan diantaranya jaringan yang luas dan kemudian memilki rasionalitas politik yang kuat. Semoga NasDem semakin berperan dalam politik Indonesia dan berbuat yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris PPP Achmad Qodari atau yang akrab disapa Awiek juga turut mengucapkan selamat atas ulang tahun NasDem yang ke 10. Sebagai sesama institusi parpol, Awiek menjelaskan, PPP dan NasDem kerap menjalin koalisi yang sama-sama menguntungkan untuk melahirkan kebijakan pro rakyat
"Semoga di usia yang ke-10 ini NasDem makin sukses mengawal demokrasi di Indonesia. PPP dengan nasdem bekerja sama d beberapa pilkada d daerah. Dan juga bekerja sama di parlemen mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi terutama kebijakan yang pro rakyat," ungkapnya. (OL-7)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved