WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengakui isu seputar keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) cukup menjadi sorotan banyak pihak.
Sehingga dalam merumuskan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Komisi II DPR RI masih perlu menggali berbagai pendapat dan saran dari berbagai pihak salah satunya masyarakat akademik.
“Isu KASN ini juga jadi sorotan. Ada yang memandang ini cukup menjadi persoalan dengan berbagai argumentasinya. Maka oleh karena itu kami ingin mendapatkan pandangan yang objektif dari kampus-kampus," ujar Saan saat pertemuan Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Fisip Undip, Semarang, Senin (8/11/2021).
Sebelumnya memang terdapat usulan agar tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit di KASN dapat dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sementara dalam Panja RUU ASN ditemui beragam pendapat terkait isu tersebut.
“Memang ada yang ingin dihapus, namun ada pula yang ingin KASN tetap ada atau bahkan ada yang mengusulkan untuk diperkuat," sebut Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin ditemui di sela-sela pertemuan berlangsung.
Oleh karena ragam pandangan itulah, menurutnya, Panja perlu mendengar pandangan dari para akademisi secara langsung.
"Supaya bisa menambah khazanah kami dan membuat kami semakin. Sebab bagaimana pun juga KASN ini kan buah reformasi. Untuk menuju kesana memang penting bincang-bincang dengan dunia kampus. Sebab mereka netral," terang Zulfikar.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong adanya evaluasi terhadap KASN.
"Sampai sejauh mana (KASN) ini bisa mengatasi persoalan yang mengemuka. Sebab mereka menangani seluruh Indonesia, namun sumber daya terbatas, maka ini yang jadi evaluasi," tukasnya. (RO/OL-09)
