Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengakui isu seputar keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) cukup menjadi sorotan banyak pihak.
Sehingga dalam merumuskan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Komisi II DPR RI masih perlu menggali berbagai pendapat dan saran dari berbagai pihak salah satunya masyarakat akademik.
“Isu KASN ini juga jadi sorotan. Ada yang memandang ini cukup menjadi persoalan dengan berbagai argumentasinya. Maka oleh karena itu kami ingin mendapatkan pandangan yang objektif dari kampus-kampus," ujar Saan saat pertemuan Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Fisip Undip, Semarang, Senin (8/11/2021).
Sebelumnya memang terdapat usulan agar tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit di KASN dapat dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sementara dalam Panja RUU ASN ditemui beragam pendapat terkait isu tersebut.
“Memang ada yang ingin dihapus, namun ada pula yang ingin KASN tetap ada atau bahkan ada yang mengusulkan untuk diperkuat," sebut Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin ditemui di sela-sela pertemuan berlangsung.
Oleh karena ragam pandangan itulah, menurutnya, Panja perlu mendengar pandangan dari para akademisi secara langsung.
"Supaya bisa menambah khazanah kami dan membuat kami semakin. Sebab bagaimana pun juga KASN ini kan buah reformasi. Untuk menuju kesana memang penting bincang-bincang dengan dunia kampus. Sebab mereka netral," terang Zulfikar.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong adanya evaluasi terhadap KASN.
"Sampai sejauh mana (KASN) ini bisa mengatasi persoalan yang mengemuka. Sebab mereka menangani seluruh Indonesia, namun sumber daya terbatas, maka ini yang jadi evaluasi," tukasnya. (RO/OL-09)
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Di bidang AI, UNSIA akan menandatangani MoU dengan Udacity Korea, dengan konten yang disiapkan oleh Stanford University dan manajemen Silicon Valley.
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
Keberlanjutan organisasi tak hanya ditentukan teknologi dan sistem, tetapi juga oleh pemimpin yang mampu menjawab tantangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
UIII meluncurkan Indonesian Institute for Human Fraternity, sebuah lembaga yang akan mengawal penerjemahan nilai-nilai persaudaraan manusia ke dalam kebijakan dan program konkret.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Binus University meluncurkan Program Studi Digital Media Communication di kampus Alam Sutera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved