Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengakui isu seputar keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) cukup menjadi sorotan banyak pihak.
Sehingga dalam merumuskan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Komisi II DPR RI masih perlu menggali berbagai pendapat dan saran dari berbagai pihak salah satunya masyarakat akademik.
“Isu KASN ini juga jadi sorotan. Ada yang memandang ini cukup menjadi persoalan dengan berbagai argumentasinya. Maka oleh karena itu kami ingin mendapatkan pandangan yang objektif dari kampus-kampus," ujar Saan saat pertemuan Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Fisip Undip, Semarang, Senin (8/11/2021).
Sebelumnya memang terdapat usulan agar tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit di KASN dapat dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sementara dalam Panja RUU ASN ditemui beragam pendapat terkait isu tersebut.
“Memang ada yang ingin dihapus, namun ada pula yang ingin KASN tetap ada atau bahkan ada yang mengusulkan untuk diperkuat," sebut Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin ditemui di sela-sela pertemuan berlangsung.
Oleh karena ragam pandangan itulah, menurutnya, Panja perlu mendengar pandangan dari para akademisi secara langsung.
"Supaya bisa menambah khazanah kami dan membuat kami semakin. Sebab bagaimana pun juga KASN ini kan buah reformasi. Untuk menuju kesana memang penting bincang-bincang dengan dunia kampus. Sebab mereka netral," terang Zulfikar.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong adanya evaluasi terhadap KASN.
"Sampai sejauh mana (KASN) ini bisa mengatasi persoalan yang mengemuka. Sebab mereka menangani seluruh Indonesia, namun sumber daya terbatas, maka ini yang jadi evaluasi," tukasnya. (RO/OL-09)
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Penerapan TKA membutuhkan pengawasan juga pendampingan. Hal ini sebagai upaya menjamin objektivitas serta validitas hasil sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
Unjaya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi.
EKOSISTEM pendidikan tinggi perlu didorong agar lebih inklusif dalam berbagai aspek. Hal itu harus diwujudkan demi menciptakan perguruan tinggi yang inovatif dan berdaya saing.
Rektor UII mengingatkan kalangan mahasiswa agar selalu menjaga integritas akademik. Dunia pendidikan, ujarnya, merupakan bisnis kejujuran.
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Setelah melewati babak penjurian yang sengit, keempat tim tersebut berhak mendapatkan pendanaan untuk menjalankan program pengabdian berdasarkan proposal mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved