Headline

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

Perguruan Tinggi Harus Berdampak Nyata, bukan sekadar Patuh Administratif

Putri Rosmalia Octaviyani
27/2/2026 20:51
Perguruan Tinggi Harus Berdampak Nyata, bukan sekadar Patuh Administratif
Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia Alisjahbana.(Dok. Pribadi)

UPAYA pengembangan pendidikan tinggi harus difokuskan pada dampak nyata yang diberikan pada lulusannya di masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pengampu pendidikan tinggi disebut harus bisa melakukan berbagai terobosan dan penguataan kelembagaan.

Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia Alisjahbana, menyampaikan, transformasi pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak berhenti pada kepatuhan administratif. “Saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang akreditasi dan kepatuhan administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata” ujarnya, dalam keterangan resminya, Jumat, (27/2).

Hal itu diungkapkan Sofia dalam Sharing Session & Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi di Auditorium Universitas Bakrie, Bakrie Tower Lantai 42 pada Jumat, 27 Februari 2026. Di kesempatan tersebut ia mengatakan, penguatan kelembagaan dan penjaminan mutu menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing, sekaligus memastikan IKU dibangun melalui sistem yang terukur dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, forum tersebut difokuskan untuk memperkuat praktik implementasi IKU berbasis dampak di tingkat institusi. “Forum hari ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan berbagi praktik baik dalam implementasi IKU berbasis dampak” tuturnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Muhammad Najib, serta Kepala LLDikti Wilayah III  Henri Togar Hasiholan Tambunan.

Kepala LLDikti Wilayah III, Henri Tambunan, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas karena berpengaruh langsung pada kualitas tata kelola perguruan tinggi dan pencapaian kinerja. “Kelembagaan yang kuat jadi fondasi tata kelola yang baik buat perguruan tinggi bisa berkembang. IKU sebagai alat untuk mengubah paradigma sehingga perguruan tinggi bisa berfokus pada dampak” kata Henri.

Sementara itu, Muhammad Najib menekankan fungsi IKU sebagai instrumen manajemen kinerja institusi dan pengungkit perbaikan berkelanjutan. “IKU berfungsi sebagai alat ukur kinerja institusi, dasar pengambilan keputusan, instrumen akuntabilitas, dan penggerak budaya kinerja” ujar Prof. Najib. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi implementasi agar pengukuran kinerja tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi alat perbaikan," katanya.

Di kesempatan tersebut, turut dibahas isu yang kerap muncul dalam implementasi penjaminan mutu internal (SPMI), antara lain kesenjangan antara dokumen dan pelaksanaan, audit mutu yang sekadar formalitas, serta kurangnya integrasi data dan keterkaitan SPMI dengan IKU. Dalam forum ini, peserta juga mendalami langkah-langkah penguatan SPMI, termasuk integrasi SPMI dengan perencanaan strategis, digitalisasi dokumen dan monitoring, audit mutu berbasis risiko, pelibatan seluruh unit kerja, serta insentif berbasis kinerja mutu.

Forum dirancang sebagai ruang penyelarasan kebijakan, berbagi praktik, dan diskusi terarah untuk mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan rekomendasi yang relevan untuk penguatan tata kelola serta budaya mutu di perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut, Sofia Alisjahbanamengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran praktik antarperguruan tinggi, khususnya terkait penguatan kelembagaan, penjaminan mutu, dan implementasi IKU yang berorientasi dampak. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya