Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Komisi X DPR Minta LADI Harus Edukasi Para Atlet

Mediaindonesia.com
09/11/2021 09:12
Komisi X DPR Minta LADI Harus Edukasi Para Atlet
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat mengikuti RDPU Komisi X DPR RI dengan pengurus LADI, di Gedung Nusantara I, Jakarta.(Ist/DPR)

MENYUSUL sanksi World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyerukan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) agar lebih proaktif memberi edukasi kepada masyarakat terutama para atlet tentang makanan dan minuman yang masuk kategori doping.

“Edukasi LADI penting agar masyarakat tahu antidoping. Aturan antidoping juga berubah-ubah. Semua pengurus cabang olahraga harus mengerti, ini masuk kategori doping atau tidak,” kata Hetifah saat mengikuti RDPU Komisi X DPR RI dengan pengurus LADI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

Hetifah mengingatkan, banyak aturan baru yang mungkin sudah dirilis WADA bagi dunia olahraga. Sehingga LADI harus terus mengakses informasi mutakhir WADA, agar bisa mengetahui persoalan antidoping.

"Di sinilah pentingnya edukasi yang dilakukan LADI ke semua cabang olahraga nasional. Dan untuk program edukasi ini memang membutuhkan dukungan anggaran," kata Hetifah.

Keinginan LADI untuk menjadi lembaga independen, kata Hetifah, bisa terealisir. Namun, pemerintah tak boleh kehilangan akses pengawasan terhadap LADI.

"Walaupun LADI independen, tapi pemerintah harus mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Jangan sampai pemerintah menganggap semuanya berjalan baik. Padahal, banyak hal yang harus dibemahi," harap politikus Partai Golkar tersebut.

Bahkan, lanjut Hetifah lagi, keinginan LADI untuk disebut nomenklaturnya dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional bisa dipahami dan didukung Komisi X DPR. Namun, harus ada yang mengawasi LADI secara resmi. Pengawasanya bisa Kemenpora, Kemenkes, atau institusi lain yang ditunjuk pemerintah.

"Pengawasan ini penting agar LADI tak membuat kesalahan serupa yang merugikan nama Indonesia di mata dunia," tuturnya. (RO/OL-09) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya