Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal untuk segera menghentikan segala aktivitas. Aparat akan menindak seluruh bentuk usaha keuangan yang tidak sah secara subjektif dan objektif.
“Imbauan atau statement resmi dari pemerintah hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” ujar Mahfud usai memimpikan rapat yang dihadiri sejumlah pejabat dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri dan Kejaksaan Agung di Gedung Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (19/10).
Baca juga: Penagih Utang Pinjol PT AKS Jadi Tersangka
Menurut dia pemerintah telah mengkaji secara mendalam bahwa pinjol ilegal dari aspek hukum perdata tidak memenuhi syarat. Dengan demikian seluruh perjanjian antara pinjol ilegal dengan masyarakat dinyatakan batal atau dibatalkan.
Ia juga mengimbau kepada semua korban pinjol ilegal terkhusus yang mendapat teror dan lainnya supaya melapor ke kepolisian.
"Juga kepada mereka semua yang sudah menjadi korban jangan membayar, karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror. Lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan," pungkasnya. (OL-4)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Pada 2018, AFPI menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi dari yang sebelumnya tidak diatur menjadi sebesar 0,8% pada 2018, dan kemudian diturunkan menjadi 0,4% pada 2021.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ini Rekomendasi Celios untuk Jaga Kondusivitas Pinjaman Daring.
OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol yang belum lunas mencapai Rp83,52 triliun pada Juni 2025. Angka itu tumbuh 25,06% secara tahunan.
Mahfud turut membagikan pengalaman menjelang masa jabatannya sebagai Ketua MK habis.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved