Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKEMBANGAN teknologi digital membuat praktik perjudian semakin mudah diakses, terutama melalui smartphone. Hal tersebut sangat meresahkan. Menurut Pakar Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial. Dampak nyata terlihat dari pola konsumsi keluarga.
"Banyak rumah tangga yang awalnya memiliki anggaran untuk kebutuhan sehari-hari, kini terpaksa mengorbankan sebagian besar pendapatan mereka demi memasang taruhan," kata dia, Kamis (18/9)
Bahkan, dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok justru habis untuk bermain judol. Kondisi ini menunjukkan adanya ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Ketika dana bansos yang mestinya dipakai untuk makan, sekolah anak, atau kebutuhan kesehatan malah digunakan berjudi, itu bukan lagi persoalan individu," terang dia.
Hal ini sudah menjadi masalah ketahanan ekonomi keluarga, bahkan berpotensi menjadi masalah nasional jika jumlahnya masif.
Ia menambahkan, persoalan ini semakin kompleks dengan fenomena masyarakat yang mencari jalan pintas melalui pinjaman online (pinjol). Menurutnya, banyak pelaku judi online yang akhirnya terjerat utang pinjol karena tidak mampu menutupi kekalahan.
“Mereka kalah, lalu gali lubang tutup lubang dengan pinjol. Bunga pinjol yang mencekik membuat mereka makin sulit keluar dari lingkaran masalah. Akhirnya, keluarga ikut terdampak, bahkan ada yang rumah tangganya sampai hancur. Jadi efek dominonya sangat luas, bukan hanya soal uang,” terang dia.
Satria mengatakan, perilaku konsumsi masyarakat yang tidak rasional membuat mereka mudah terjebak pada judi online. "Maka wajar saja jika judi online dengan iming-iming cepat kaya terasa lebih menggoda. Pola pikir inilah yang membuat masyarakat rentan dan mudah dimanfaatkan pihak tertentu,” jelas dia.
Satria menyebut, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif berupa pemblokiran situs judi online untuk memberantas judi online. Menurutnya, meskipun langkah tersebut penting, tanpa peningkatan literasi dan kesadaran ekonomi, masyarakat akan tetap mencari jalan lain untuk berjudi.
Permintaan judol yang besar membuat supply akan selalu ada. Jadi, ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga budaya ekonomi yang belum sehat.
"Pemerintah harus berani masuk ke aspek edukasi masyarakat, bukan sekadar razia atau blokir situs,” tutup dia. (H-3)
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.
Polri membongkar jaringan judi online nasional dan internasional dengan total uang dan aset yang disita mencapai Rp96,7 miliar dari puluhan rekening.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Potensi bonus demografi 2045 terancam gagal total jika usia produktifnya lumpuh akibat utang dan mentalitas instan.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum suku bunga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved