Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa 17 orang sebagai saksi dalam dugaan rasuah pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) periode 2012-2019. Tiga di antaranya adalah purnawirawan dari TNI maupun Polri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut keduanya berinisial SA, HMTM dan IW. Leo menyebut bahwa SA adalah purnawirawan polisi. Sementara itu, HMTM dan IW merupakan purnawirawan TNI. Ketiganya sempat menjabat sebagai Komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.
Inisial SA merujuk pada nama Irjen (Purn) Syafrizal Ahiar yang menduduki jabatan Komisaris ASABRI tahun 2014-2019. HMTM merujuk pada Letjen (Purn) HM Thamrin Marzuki yang menjabat sebagai Komisaris Utama ASABRI 2018-2019. Sedangkan IW adalah inisial untuk Marsdya (Purn) Ismono Wijayanto. Ismono sempat menjabat sebagai Komisaris Utama ASABRI tahun 2014-2017.
"SA, HMTM, dan IW diperiksa terkait pengelolaan dana investasi di PT ASABRI dengan tersangka TT," ujar Leonard melalui keterangan tertulis, Senin (6/9).
TT alias Teddy Tjokrosaputro selaku Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Tbk merupakan tersangka perorangan teranyar yang ditetapkan oleh penyidik Gedung Bundar pada Kamis (26/8) lalu. Teddy diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan kakaknya, Benny Tjokrosaputro.
Selain melalui Syafrizal, Thamrin, dan Ismono, pendalaman untuk tersangka Teddy juga dilakukan dengan memeriksa mantan Komisaris ASABRI lainnya. Leonard menyebut Komisaris yang dimaksud berinisial DPH. Inisial itu merujuk pada nama Dwi Pudjiastuti Handayani, Komisaris ASABRI 2014-2019.
Baca juga : Pakar Dorong Kejagung Seret Aktor yang Lebih Besar dalam Korupsi Asabri
Saat ini, Dwi menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Penyidik Jampidsus juga memeriksa GP selaku Kepala Divisi Investasi ASABRI periode 2017-2018 terkait pengelolaan dana investasi yang dijalin perusahaan pelat merah tersebut dengan tersangka Teddy. GP merujuk kepada Gustipar Pinayungan.
Nama Gustipar disebut dalam surat dakwaan delapan terdakwa ASABRI yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Dalam surat dakwaan itu dijelaskan bahwa Gustipar mendapat aliran dana dari PT Ciptadana Asset Management selama periode Juni 2017 sebesar Rp18,422 juta. Keruigan keuangan negara dalam perkara ASABRI berdasarkan hitungan BPK mencapai Rp22,788 triliun.
Adapun para saksi lainnya yang diperiksa adalah ID selaku marketing PT Millenium Danatama Sekuritas, OBA selaku Direktur Operasional Bank DBS, DN selaku analis reksadana ASABRI, DHW selaku Direktur PT Recapital Aset Management, CDR selaku Manager Investasi PT Recapital Aset Management.
Berikutnya YH selaku accounting PT Pool Advista Aset Management, HC selaku Direktur PT NH Korindo Sekuritas, DP selaku Direktur PT Royal Investium Sekuritas, dan LH selaku Direktur PT Samuel Sekuritas.
Leonard menjelaskan bahwa mereka diperiksa untuk mendalami tersangka 10 Manajer Investasi. Di sisi lain, pendalaman keterlibatan pihak lain di ASABRI dilakukan dengan memeriksa AC selaku pihak swasta, FB selaku Komisaris PT Korea Investment and Sekuritas Asia, dan DM selaku Head Sales PT Ciptadana Sekuritas Asia. (OL-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved