Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan ihwal pertemuan Komisioner Lembaga Antirasuah Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Keduanya bertemu di bandara di Medan pada awal tahun 2020.
Anggota Dewas KPK Harjono menyebut saat itu Syahrial menegur Lili terlebih dahulu. Saat bertemu Syahrial menyebut sudah mengetahui Lili dari akun adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di media sosial Instagram.
"M Syahrial mengatakan 'Iya kan saya temenan di Instagram dengan bu Ruri, jadi saya suka lihat foto-foto bu Ruri di acara-acara keluarga. Ada ibu di situ'," kata Harjono di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/8).
Usai itu Syahrial langsung memperkenalkan diri sebagai wali kota Tanjungbalai. Keduanya langsung basa basi dalam pertemuan di bandara itu. Keduanya satu pesawat dari perjalanan Medan ke Jakarta. Namun, dalam perjalanan keduanya tidak berbicara sama sekali.
Saat tiba di Jakarta, Lili langsung menanyakan soal uang jasa pengabdian Ruri ke Syahrial. Adik ipar Lili bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.
Baca juga : Lili Pintauli Siregar Terima Sanksi Pemotongan Gaji 40%
Saat itu Lili meminta Syahrial membantu adik iparnya agar uang pengabdiannya segera cari. Pada saat itu, adik ipar Lili belum menerima uang pengabdian.
"Lalu dijawab oleh saksi M Syahrial 'Iya bu, maaf kami lagi kumpul duit, nanti saya beritahu dengan bu Rurinya'," ujar Harjono.
Usai berbincang masalah itu Syahrial meminta nomor Lili. Syahrial berdalih permintaan nomor itu untuk memberikan kabar tentang informasi pencairan uang pengabdian di PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai.
Beberapa hari kemudian Syahrial menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan uang pengabdian adik ipar Lili. Setelah masalah rampung Syahrial langsung menghubungi Lili.
"Setelah itu saksi Syahrial mengubungi terperiksa melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan 'ijin saya sudah follow up adik kita. Direkturnya berkenan untuk dicicil'," tutur Lili.
Setelah masalah uang pengabdian itu rampung, Syahrial mencoba menghubungi Lili untuk membahas kasus. Di situlah pelanggaran etik Lili terjadi. (OL-2)
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa ancaman menggunakan senjata tajam saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan reklame ilegal di Bekasi Utara
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved