Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA fraksi DPRD DKI, yakni PDIP dan PSI akan mengajukan hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E.
PDIP dan PSI hendak mempertanyakan pelaksanaan program ini karena cenderung dipaksakan sekaligus menghamburkan uang.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah melihat bahwa pengajuan hak interpelasi ini sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kalau saya melihatnya ini sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Pak Anies. Seharusnya kan bisa ditanyakan dengan cara lain, yaitu minta penjelasan dari Pemprov DKI," ungkap Trubus kepada Media Indonesia, Kamis (19/8).
"Jadi idealnya harusnya tidak sampai ke interpelasi. Tetapi Anies juga harus transparansi, harus menjelaskan secara transparan. Kenapa tetap merencanakan Formula E 2022," tambahnya.
Menurutnya, Pemprov harus menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban terkait anggaran Formula E.
Baca juga: Usulan Interpelasi Formula E, Gerindra: Tunggu Penjelasan Pemprov DKI
Trubus juga meminta Pemprov DKI agar menjelaskan bagaimana perkembangan terkait persiapan penyelenggaraan Formula E secara transparan.
"Belum ada urgensinya soal interpelasi. Meskipun itu hak dewan juga, ketentuannya 15 orang mengajukan, toh nanti juga ketua DPRD yang menentukan," paparnya.
Namun, Trubus juga proses interpelasi tetap berlanjut sebagai upaya penekanan terhadap Pemprov untuk bertanggungjawab terkait Formula E.
"Kita kan ada dua prosedur, yang pertama Pemprov itu menjelaskan saja. Tapi yang kedua bisa melalui interpelasi udah jalan itu seharusnya direspon sebagai upaya menekan Pemprov Jakarta," terangnya.
Intinya, kata Trubus, Pemprov DKI harus segera klarifijasi terkait persoalan Formula E. Ia juga meminta sebaiknya gelaran Formula E persiapannya harus matang.
"Pemprov siap gak menjamin tidak ada penularan atau klaster baru covid-19? Lalu, apakah pesertanya mau balapan di Jakarta?," pungkasnya. (OL-4)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved