DUA fraksi DPRD DKI, yakni PDIP dan PSI akan mengajukan hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E.
PDIP dan PSI hendak mempertanyakan pelaksanaan program ini karena cenderung dipaksakan sekaligus menghamburkan uang.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah melihat bahwa pengajuan hak interpelasi ini sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kalau saya melihatnya ini sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Pak Anies. Seharusnya kan bisa ditanyakan dengan cara lain, yaitu minta penjelasan dari Pemprov DKI," ungkap Trubus kepada Media Indonesia, Kamis (19/8).
"Jadi idealnya harusnya tidak sampai ke interpelasi. Tetapi Anies juga harus transparansi, harus menjelaskan secara transparan. Kenapa tetap merencanakan Formula E 2022," tambahnya.
Menurutnya, Pemprov harus menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban terkait anggaran Formula E.
Baca juga: Usulan Interpelasi Formula E, Gerindra: Tunggu Penjelasan Pemprov DKI
Trubus juga meminta Pemprov DKI agar menjelaskan bagaimana perkembangan terkait persiapan penyelenggaraan Formula E secara transparan.
"Belum ada urgensinya soal interpelasi. Meskipun itu hak dewan juga, ketentuannya 15 orang mengajukan, toh nanti juga ketua DPRD yang menentukan," paparnya.
Namun, Trubus juga proses interpelasi tetap berlanjut sebagai upaya penekanan terhadap Pemprov untuk bertanggungjawab terkait Formula E.
"Kita kan ada dua prosedur, yang pertama Pemprov itu menjelaskan saja. Tapi yang kedua bisa melalui interpelasi udah jalan itu seharusnya direspon sebagai upaya menekan Pemprov Jakarta," terangnya.
Intinya, kata Trubus, Pemprov DKI harus segera klarifijasi terkait persoalan Formula E. Ia juga meminta sebaiknya gelaran Formula E persiapannya harus matang.
"Pemprov siap gak menjamin tidak ada penularan atau klaster baru covid-19? Lalu, apakah pesertanya mau balapan di Jakarta?," pungkasnya. (OL-4)
