Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR akan gelar rapat pimpinan untuk mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 yang berisi 33 Rancangan Undang-undang (RUU). Selain itu akan menyusun agenda kerja.
"Rapim (rapat pimpinan baleg) rencananya Kamis (20 Agustus 2021)," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya saat dihubungi, Selasa, (17/8).
Menurut dia, susunan agenda kerja Baleg akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Setelah itu, DPR dan pemerintah akan menggelar rapat untuk mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2021.
"Akan dilakukan dialog antara pimpinan Baleg dengan Menkumham," ujar dia.
Baca juga : Terdakwa Korupsi ASABRI Cuci Uang dengan Beli 36 Lukisan Berlapis Emas
DPR dan pemerintah rutin mengevaluasi daftar RUU yang dibahas setiap tahun. Sebanyak 33 RUU dibahas tahun ini dan jumlah ini berpotensi bertambah.
Pasalnya, Komisi III dan pemerintah sepakat akan memasukkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Selain itu, kedua belah pihak sepakat akan melakukan revisi terbatas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem itu pihaknya mengatakan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 akan memutuskan nasib kedua regulasi tersebut.
Meski demikian, pihaknya mengaku akan fokus mengawal revisi UU ITE. "RUU ini walaupun inisiatif pemerintah tapi tetap menjadi konsen Partai NasDem," pungkasnya. (OL-2)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved