Istana Tegaskan Komitmen Presiden Tangani Kasus Korupsi dan HAM

STAF khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini memastikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal tersebut bisa dilihat dari diluncurkannya Online Single Submission Berbasis Risiko sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja

"Tadi sudah disbut OSS yang merupakan sebuah inovasi dan terobosan sistem yang bisa mempercepat dan memudahkan perizinan usaha. Dengan adanya OSS, kita bisa memutus potensi rantai korupsi di birokrasi, ini juga jadi komitmen yang Presiden tunjukan, bukan hanya dengan kata - kata, tapi kita jawab dengan kerja dan pemenuhan tanggung jawab," ujar Faldo kepada wartawan, Senin (16/8).

Selain memastikan komitmen pemberantasan korupsi, Faldo juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menegakkan hak asasi manusia (HAM).

Kepala negara, lanjut dia, hingga saat ini masih berjuang dalam upaya melindungi hak hidup masyarakat dan hak untuk memperoleh penghasilan.

Baca juga : Ketua MPR Sampaikan Wacana Vaksinasi Ideologi, Apa Itu?

"Itu tergambar dari program vaksinasi dan bantuan sosial yang dijalankan pemerintah," jelas mantan ketua BEM UI itu.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sidang tahunan MPR RI. Mereka menilai presiden hanya fokus pada upaya penanganan pandemi dan pembangunan infrastruktur dan SDM. Sementara, upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sama sekali tidak disinggung.

Faldo pun menjelaskan bahwa presiden tentu tidak bisa menjabarkan satu per satu program kerja pemerintah di dalam pidato Sidang Tahunan.

"Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan dihighlight oleh Presiden," tandasnya. (OL-7)