KPK Ringkus Penyuap Anggota DPRD Jambi

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji 2025 ke KPK

ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.

Penegakan Hukum di Indonesia hanya Alat Permainan Politik

Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata. 

KPK Telah Gelar Perkara Penyelidikan Kuota Haji

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Barang Hasto Belum Dikembalikan karena Masih Dipelajari KPK

KPK menyatakan belum mengembalikan barang-barang milik mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena masih mempelajarinya.

Megawati Sentil KPK, Setyo Budiyanto: Hasto Sudah Divonis Bersalah

KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Duit Umat untuk Tunaikan Rukun Islam Kelima Dikelola Keroyokan, Ini Harapan KPK Pada BPKH dan BPH

Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.

Pemerintah masih Dalami Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian

Optimalkan Pelayanan Pendidikan di Jakarta

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.

Pengamat: Pilkada Melalui DPRD tak Menjamin Pengurangan Biaya Politik

Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik

Ada Pungli Seleksi Pasukan Oranye, DPRD: Pemprov DKI Harus Sidak Lapangan

Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.

Taufik Basari: Masa Jabatan DPRD tak Bisa Diperpanjang atau Dikosongkan

PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.

Dampak Putusan MK, Pakar Usul Masa Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD Diperpanjang

PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia